Page 288 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. "Apindo bersama Kadin, kami
meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang
telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam hal pengupahan, karena hal
tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi hubungan industrial dan
perekonomian nasional," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
Sukamdani dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin.

SOAL UMP, PENGUSAHA MINTA MENDAGRI-MENAKER BERI SANKSI GUBERNUR
DKI

- Kalangan pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas keputusannya
merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.

"Apindo bersama Kadin, kami meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi
kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam
hal pengupahan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi
hubungan industrial dan perekonomian nasional," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin.
Hariyadi mengatakan dunia usaha juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk
memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah yang tidak memahami peraturan
perundangan sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat
UU 23 tahun 2014, Pasal 373.

Pengusaha juga akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) yang dikoordinasikan oleh Apindo DKI Jakarta. Namun, lanjut Hariyadi, pihaknya baru
akan melayangkan gugatan setelah revisi UMP resmi diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub)
terbit.

"Kami juga mengimbau perusahaan untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI yang telah
diumumkan Gubernur DKI sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap,"
katanya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz, dalam kesempatan
yang sama menilai revisi UMP DKI Jakarta keluar dari jalur yang telah disepakati bersama.

Ia pun menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta karena hal itu akan berdampak pada
kepastian hukum dalam berinvestasi.

"Sangat aneh Pak Gubernur menetapkan jilid kedua, mungkin ada jilid ketiga lagi. Ini sekiranya
yang sangat disayangkan. Kami hanya membutuhkan kepastian hukum, tidak berubah-ubah.
Bukan masalah naik turunnya tapi dengan perubahan seperti itu jadi kami sebagai pelaku usaha
kurang bisa memproyeksikan jalannya usaha itu," katanya.

Adi menuturkan revisi UMP tersebut tentu akan berdampak pada sejumlah kegiatan usaha, mulai
dari pembelian bahan produksi, proses produksi, manajemen hingga pelayanan.

"Kiranya Bapak Anies Baswedan tetap berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu UU Cipta Kerja
dan PP 36/2021 tentang Pengupahan," katanya.

287