Page 271 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 271
Karnavian memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang melanggar regulasi Ketenagakerjaan
perihal pengupahan, termasuk di dalamnya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia telah menyatakan satu pandangan yang menganggap Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan telah melanggar PP Nomor 36 Tahun 2021 karena kebijakannya yang merevisi UMP
DKI Jakarta menjadi 5,1 persen.
“Kami meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan sanksi kepada Kepala
Daerah yang telah melawan hukum regulasi Ketenagakerjaan, terutama pengupahan,” kata
Hariyadi pada konferensi pers, Senin (20/12).
Menurut Hariyadi, kebijakan Anies yang melanggar aturan tersebut dapat menimbulkan iklim
tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.
Tak hanya Kementerian Ketenagakerjaan saja, Hariyadi juga meminta agar sanksi diturunkan
oleh Menteri Dalam Negeri.
“Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada
Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga
mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan,” lanjutnya.
Selain meminta Kemnaker dan Menteri Dalam Negeri memberikan sanksi, Hariyadi juga
mengatakan pihaknya akan melakukan gugatan pada Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN).
“Kita tunggu Pergub-nya seperti apa. Kalau Pergub-nya keluar, kita langsung ajukan gugatan,”
lanjutnya.
270
