Page 267 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 267
provinsi (UMP) sesuai hasil revisi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengumumkan
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta naik sebesar 5,1 persen atau Rp225.667,
pada Sabtu (18/12) lalu.
Terkait hal itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia mengimbau para pengusaha di DKI Jakarta untuk tidak menerapkannya.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani menilai, Anies Baswedan telah melanggar ketentuan
Peraturan Pemerintah (PP) No 36/2021 tentang Pengupahan.
Para pengusaha pun disebut akan menggugat Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN).
"Mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022
sembari menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap," kata Hariyadi saat konferensi
pers virtual, pada Senin (20/12).
Namun, kata Hariyadi, gugatan ke PTUN akan dilayangkan jika Anies Baswedan sudah
mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) baru soal revisi besaran UMP DKI Jakarta 2022 itu.
"Kami tunggu pergub-nya, kalau sudah ada langsung kami ajukan (gugatan ke PTUN). Jadi
begitu pergub keluar, Apindo dan Kadin DKI akan langsung lakukan gugatan," tegasnya.
Saat ini, lanjut Hariyadi, para pengusaha di kedua asosiasi tengah menyusun surat pernyataan
keberatan kepada Anies Baswedan terkait pengumuman revisi UMP DKI Jakarta 2022.
Surat baru disiapkan lantaran Anies mengumumkan revisi UMP pada Sabtu lalu.
"Untuk surat segera kami siapkan bahwa terhadap langkah tersebut, kami merasa keberatan,"
ucapnya.
Hariyadi menilai keputusan Anies merevisi UMP DKI Jakarta 2022 memberi dampak negatif bagi
pengusaha. Pasalnya, perusahaan semakin sulit menerapkan upah berdasarkan struktur upah
dan skala upah (SUSU).
Padahal, Kementerian Ketenagakerjaan ingin perusahaan menyusun upah bagi pekerja dengan
masa kerja di atas satu tahun melalui skema SUSU.
Penyusunan upah berdasarkan SUSU sendiri dimaksudkan agar ada upah berjenjang bagi
pekerja sesuai berpengalaman, jabatan, produktivitas, dan lainnya.
"Maka ruang untuk menerapkan struktur dan skala upah jadi sulit, karena ruang untuk (kenaikan)
upah pekerja di atasnya jadi sempit," pungkas Hariyadi.
266
