Page 265 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

DIPROTES NAIKKAN UMP 5,1%, ANIES: MASAK 0,8 PERSEN? INI AKAL SEHAT AJA

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menuai protes di kalangan pengusaha.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh pihak dapat objektif melihat situasi
perekonomian saat ini yang semakin membaik dalam menentukan besaran UMP.

"Jadi saya ingin sampaikan ke semua cobalah objektif, tahun lalu yang sulit saja itu 3,3%. Tahun
ini ekonomi sudah bergerak, masa kita masih mengatakan 0,8 itu sebagai angka yang pas. Ini
akal sehat aja nih, kan common sense," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka
Selatan, Jakarta Pusat, Seni (20/12/2021).

Anies awalnya mengatakan kenaikan UMP hanya sebesar 0,8 persen jika mengacu pada formula
UMP yang diatur pemerintah. Sedangkan pada 2020, kenaikan UMP mencapai 3,3%. Padahal
saat itu kondisi ekonomi sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Atas hal ini Pemprov DKI
memutuskan untuk merevisi UMP DKI.

"Karena itulah kita putuskan 5,1 persen dan kami harap ini bisa dilihat secara bijaksana demi
kebaikan semuanya," jelasnya.

Eks Mendikbud itu juga meyakini, pengusaha sudah terbiasa dengan kenaikan UMP. Pasalnya,
setiap tahunnya UMP DKI selalu naik di kisaran 8,6 persen. Bahkan di situasi pandemi COVID-
19 sekalipun, UMP tetap naik sekitar 3%.

"Para pengusaha juga sudah terbiasa bahwa UMP di Jakarta itu selama 6 tahun terakhir rata-
rata-nya naik sekitar 8,6%. Artinya, dunia usaha sudah terbiasa dengan kenaikan sekitar 8,6%,"
sebutnya.

"Tahun lalu terjadi krisis kan karena pandemi. Dalam kondisi berat seperti tahun lalu saja itu
naiknya 3,3 persen," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan sanksi kepada kepala daerah
yang melanggar aturan tentang pengupahan, termasuk di dalamnya Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
dalam hal ini menilai Anies yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 telah melanggar
peraturan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kita meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala
daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan,"
kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers, Senin (20/12).

Menurutnya, kepala daerah seperti Anies Baswedan yang melawan hukum, dalam hal ini tentang
pengupahan berpotensi menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial dan
bagi perekonomian nasional.

264