Page 436 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 436

Judul               Anies Naikkan UMP DKI, Kemenaker Sayangkan Keputusan Gubernur,
                                    Pengusaha Siap Gugat ke PTUN
                Nama Media          hetanews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.hetanews.com/article/232575/anies-naikkan-ump-dki-
                                    kemenaker-sayangkan-keputusan-gubernur-pengusaha-siap-gugat-ke-
                                    ptun
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-20 14:58:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Chairul  Fadhly  Harahap  (Kepala  Biro  Humas  Kemnaker)  Kemnaker  sangat
              menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang berlaku. Karena
              menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi menjadi acuan di
              negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai aturannya

              neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Ini kan ada irisannya dengan pelaksanaan yang
              berlaku di pemerintah daerah yaitu sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, sehingga nanti ada sikap
              lebih lanjut dari teman-teman yang menaungi kepada para pimpinan daerah

              negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Kami
              sangat menyayangkan sekali atas kebijakan tersebut

              negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Tapi
              sekarang merevisi Kepgub tersebut, itu kami sangat sayangkan karena melanggar regulasi. Lalu
              apakah ada yang salah dari Kepgub yang lama? Kalau memang yang lama ada yang salah, kami
              setuju ada perubahan, tapi kalau tidak ada kesalahan kenapa mesti direvisi?

              negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Ini bukan
              bicara besar-kecilnya kenaikan upah, tapi apa memang ada regulasi yang memastikan untuk bisa
              ada perubahan itu? Jadi kami merasa keberatan lakukan perubahan atas Kepgub itu
              positive - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Kami akan
              lakukan pendekatan ke pemerintah DKI Jakarta, stakeholder, dan pengusaha DKI Jakarta untuk
              bersama-sama menyikapi atas Kepgub yang akan ditetapkan oleh Pak Gubernur itu

              neutral - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Tentunya
              upaya-upaya  yang  akan  kami  lakukan,  termasuk  juga  dimungkinkan  upaya  hukum  dengan
              melakukan gugatan ke PTUN




                                                           435
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441