Page 506 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 506
MENILIK KEMBALI SIKAP ANIES SOAL UMP JAKARTA, IKUT LESEHAN BERSAMA
BURUH HINGGA REVISI BESARAN KENAIKAN
JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya merevisi besaran kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen.
Dengan demikian, kenaikan UMP DKI Jakarta mencapai Rp 225.667 sehingga UMP DKI Jakarta
pada 2022 menjadi senilai Rp 4.641.854.
Jumlah ini lebih tinggi dari besaran kenaikan sebelumnya yang hanya 0,85 persen, yakni sebesar
Rp 37.749 yang mengakibatkan kenaikan UMP hanya senilai Rp 4.453.935.
Sebelum merevisi UMP DKI Jakarta, Anies sedianya telah menunjukkan ketidaksetujuannya
terhadap formula kenaikan UMP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan, yang merupakan turunan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.
Dalam PP tersebut, formula kenaikan UMP tak lagi mengacu pada tingkat inflasi. Dengan
demikian besaran kenaikan UMP bisa berada di bawah tingkat inflasi.
Berikut rangkaian sikap ketidaksetujuan Anies terhadap formula kenaikan UMP DKI Jakarta
hingga ia pun merevisi besaran kenaikannya.
Anies sempat duduk lesehan saat menemui buruh yang berdemonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta
pada 29 November 2021.
Anies menyatakan setuju untuk beraudiensi dengan perwakilan kelompok tersebut untuk
meredam amarah mereka.
Sebabnya para demonstran sempat melempari balai kota dengan botol air minum. Aksi saling
dorong antara buruh dan polisi juga tak terelakkan.
Usai melaksanakan audiensi dengan sejumlah perwakilan buruh, Anies menemui massa aksi yang
masih menunggu di depan balai kota.
DKI 1 tersebut menembus kerumunan wartawan dan pengawalnya untuk kemudian duduk
bersama massa buruh di jalan di depan Balai Kota.
Di hadapan massa aksi, Anies juga mengaku bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
yang sudah ditetapkan di Jakarta sangatlah kecil.
"Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," ujar Anies di
hadapan massa.
Anies juga mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2022
jauh dari asas keadilan.
Surati Kemenaker, mnta kenaikan UMP ditinjau ulang Anies pun menyurati Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk meminta mengkaji ulang formula kenaikan UMP tahun
2022.
Surat dengan nomor 533/-085.15 itu memuat beberapa poin yang intinya meminta Kemenaker
kembali mengkaji kenaikan UMP dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan kenaikan rata-
rata UMP per tahun.
505
