Page 507 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 507

Sebab, menurut Anies, kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8 persen tidak sesuai dengan prinsip
              keadilan.
              "Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
              asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI
              Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen," tulis Anies dalam surat yang diteken 22 November 2021.

              Anies juga menyebutkan, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor
              usaha terpengaruh pandemi Covid-19.

              Bahkan, kata Anies, ada beberapa sektor yang pertumbuhannya meningkat.

              "Misalnya sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa
              kesehatan, dan kegiatan sosial," ujar Anies.

              Dengan  alasan  tersebut,  Anies  mengusulkan  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziah  meninjau
              kembali formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36
              Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              "Agar  dapat  memenuhi  asas  keadilan  dan  hubungan  industrial  yang  harmonis,  sehingga
              kesejahteraan pekerja/buruh dapat terwujud," ucap Anies.

              Puncaknya, Anies kemudian merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85
              persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI
              Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.

              "Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai
              tambahan keperluan sehari-hari," ujar Anies melalui siaran pers resmi, Sabtu (18/12/2021).

              Selain  itu,  kata  dia,  melalui  revisi  kenaikan  UMP  tersebut,  Pemprov  DKI  berharap  daya  beli
              masyarakat maupun para pekerja tidak turun.

              Anies  menegaskan,  keputusannya  menaikkan  UMP  didasarkan  atas  asas  keadilan  bagi  para
              pekerja,  perusahaan,  dan  Pemprov  DKI  Jakarta.  Terlebih  lagi,  ujar  Anies,  pada  enam  tahun
              terakhir, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah 8,6 persen.

              "Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
              pengusaha," kata dia.

              Menurut  Anies,  kenaikan  UMP  5,1  persen  sekaligus  meningkatkan  kemampuan  daya  beli
              masyarakat,  juga  bentuk  apresiasi  bagi  para  pekerja  dan  menjadi  suntikan  semangat  bagi
              perekonomian dan dunia usaha.

              "Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," kata
              dia.
















                                                           506
   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512