Page 512 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 512
"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Jadi jelas," kata
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz dalam konferensi pers, Senin
(20/12/2021).
Apalagi langkah Anies yang beberapa waktu lalu menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah agar mengubah formulasi perhitungan upah minimum DKI Jakarta dia nilai tak ada
korelasinya.
"Ini kan belum lama ya jadi Pak Anies ini kan waktu itu minta mengubah formula terus yang
ditunjukkan Kemnaker lagi, terus apa kaitannya? nggak ada korelasinya. Kalau mau minta
perubahan formula itu karena PP itu yang tandatangan Presiden bukan Kemnaker, ya itu
langsung saja ke Pak Presiden, ya kira kira gitu lah," tuturnya.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani pun menegaskan bahwa Anies telah melanggar
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hal itu tentu menjadi
catatan jika Anies ingin mencalonkan diri sebagai presiden alias nyapres.
"Dia sebagai Gubernur yang harusnya paham sekali masalah ini melanggar, ya jadi catatan
tersendiri apalagi kalau mau nyapres, jadi catatan," tambahnya.
511
