Page 511 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 511

Judul               Pengusaha Sindir Anies soal Nyapres di Balik Kenaikan Upah
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5862612/pengusaha-
                                    sindir-anies-soal-nyapres-di-balik-kenaikan-upah
                Jurnalis            Trio Hamdani
                Tanggal             2021-12-20 13:27:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000

                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan) Apakah revisi ini ada
              sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Jadi jelas

              negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan) Ini kan belum lama
              ya jadi Pak Anies ini kan waktu itu minta mengubah formula terus yang ditunjukkan Kemnaker
              lagi, terus apa kaitannya? nggak ada korelasinya. Kalau mau minta perubahan formula itu karena
              PP itu yang tandatangan Presiden bukan Kemnaker, ya itu langsung saja ke Pak Presiden, ya
              kira kira gitu lah

              negative  -  Adi  Mahfudz  (Wakil  Ketua  Umum  Kadin  bidang  Ketenagakerjaan)  Dia  sebagai
              Gubernur yang harusnya paham sekali masalah ini melanggar, ya jadi catatan tersendiri apalagi
              kalau mau nyapres, jadi catatan


              Ringkasan

              Pengusaha menilai ada unsur kepentingan politik di balik keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies
              Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022. Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta cuma
              naik Rp 37.749 di tahun depan. "Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan
              politik? Oh jelas. Jadi jelas," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz
              dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).



              PENGUSAHA SINDIR ANIES SOAL NYAPRES DI BALIK KENAIKAN UPAH

              Pengusaha menilai ada unsur kepentingan politik di balik keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies
              Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022. Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta cuma
              naik Rp 37.749 di tahun depan.


                                                           510
   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516