Page 509 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 509
"Selain itu revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum
yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021," ujar Hariyadi dalam
konferensi pers, Senin (20/12/2021).
Lanjut Hariyadi, Pemprov DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022
tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya APINDO DKI Jakarta yang menjadi
bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha (pengusaha). Dewan
Pengupahan Daerah sendiri terdiri dari unsur tripartit yaitu pemerintah, serikat pekerja/buruh,
dan pengusaha.
Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut maka upaya untuk mengembalikan prinsip Upah
Minimum sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS atau Social Safety Net) bagi pekerja pemula tanpa
pengalaman tidak terwujud dan kembali menjadi Upah Rata-rata sehingga penerapan Struktur
Skala Upah akan sulit dilakukan karena ruang/jarak antara UM dengan Upah diatas UM menjadi
kecil.
Atas kondisi tersebut, APINDO akan melakukan beberapa hal. Pertama, meminta Kementerian
Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang telah melawan hukum
regulasi Ketenagakerjaan, terutama Pengupahan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan
iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian Nasional.
"Kedua, meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi
kepada Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami peraturan perundangan
sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun
2014, Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," ujarnya.
Ketiga, menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Gubernur
DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut.
Keempat, mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, namun tetap
mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta no. 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19
November 2021.
(NDA)
508
