Page 514 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 514
REVISI UMP 2022 DKI JAKARTA BIKIN FRESH GRADUATE MAKIN SULIT CARI
KERJA
Jakarta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, tegas
menolak revisi upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan.
Revisi UMP DKI Jakarta dengan kenaikan sebesar 5,1 persen menjadi Rp 4,6 juta tersebut
dianggap telah menyalahi ketetapan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. Utamanya dalam menerapkan program jaring pengaman sosial atau social
safety net.
"Maka upaya penetapan upah minimum jadi social safety net jadi sulit dilaksanakan, terutama
pada struktur skala upah," keluh Hariyadi dalam sesi teleconference, Senin (20/12/2021).
Menurut dia, pembayaran gaji sesuai upah minimum provinsi berlaku bagi fresh graduate atau
para pencari kerja baru yang masih nol pengalaman. Jika kenaikan UMP DKI jadi diterapkan,
otomatis pengusaha akan mencari pekerja yang lebih berpengalaman.
"Sebagaimana diketahui, UMP adalah upah untuk pekerja yang baru mulai bekerja, atau nol
pengalaman. Bisa dibayangkan, dalam penerapan ini masih gunakan konsep lalu upah rata-rata,
maka ruang berlakukan upah struktural jadi sulit. Ini jadi satu masalah juga," ungkapnya.
"Ini juga akan timbulkan risiko yang besar untuk pencari kerja yang baru. Maka kesempatan
pekerja pemula sulit, karena upah besar sehingga pengusaha cari yang berpengalaman," ujar
Hariyadi.
Oleh karenanya, pengusaha yang berkumpul dalam Apindo dan Kadin Indonesia punya sikap
yang sama, yakni menentang revisi kenaikan UMP DKI Jakarta.
"Pertama, kita minta Kementerian Ketenagakerjaan berikan sanksi pada kepala daerah yang
melanggar aturan pengupahan, karena ciptakan iklim tidak kondusif pada ekonomi nasional,"
tegas dia.
513
