Page 516 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 516
"Kemnaker sangat menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang
berlaku," kata Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap, Senin (20/12/2021).
Menurutnya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi menjadi acuan di negara kita,
menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai aturan.
Oleh sebab itu, kenaikan UMP pada 2022 mesti sesuai dengan formula baru dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Jika penghitungan upah minimum mengacu pada PP 36/2021, Kemnaker menetapkan rata-rata
kenaikan UMP sebesar 1,09 persen.
PP 36/2021 tentang Pengupahan merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.
Chairul menambahkan, terhadap keputusan kepala daerah yang menetapkan UMP tidak sesuai
formula, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Ini kan ada irisannya dengan pelaksanaan yang berlaku di pemerintah daerah yaitu sesuai UU
Nomor 23 Tahun 2014, sehingga nanti ada sikap lebih lanjut dari teman-teman yang menaungi
kepada para pimpinan daerah," tuturnya.
515
