Page 515 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Dinilai Tak Sesuai Aturan, Kemnaker akan Tindak Lanjuti Keputusan
Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen
Nama Media kompas.tv
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.kompas.tv/article/243518/dinilai-tak-sesuai-aturan-
kemnaker-akan-tindak-lanjuti-keputusan-anies-naikkan-ump-dki-5-1-
persen
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 13:13:00

Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kemnaker sangat
menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang berlaku

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Ini kan ada irisannya dengan
pelaksanaan yang berlaku di pemerintah daerah yaitu sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, sehingga
nanti ada sikap lebih lanjut dari teman-teman yang menaungi kepada para pimpinan daerah

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen, tidak
sesuai aturan. Pada Sabtu (18/12/2021) lalu, Anies merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022
dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen. "Kemnaker sangat menyayangkan sikap tersebut yang
menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang berlaku," kata Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul
Fadhly Harahap, Senin (20/12/2021).

DINILAI TAK SESUAI ATURAN, KEMNAKER AKAN TINDAK LANJUTI KEPUTUSAN
ANIES NAIKKAN UMP DKI 5,1 PERSEN

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen,
tidak sesuai aturan.

Pada Sabtu (18/12/2021) lalu, Anies merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 dari 0,8 persen
menjadi 5,1 persen.

514