Page 555 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Presiden KSPI, Said Iqbal meminta seluruh gubernur di Indonesia, terutama Emil, sapaan akrab
Ridwan Kamil mengambil keputusan serupa. Menurut Iqbal, jika tidak merevisi UMP, para
gubernur bisa merevisi Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) sesuai permintaan kepala daerah
di masing-masing provinsi.

"Kami meminta sekali lagi, atas nama hukum, harus di atas politik, maka seluruh gubernur di
wilayah RI, merevisi nilai UMK, upah minimum kabupaten/kota," kata dia dalam jumpa pers
daring, Sabtu (18/12).

"RK [Ridwan Kamil] harus berani meletakkan hukum di atas kepentingan politik," tambah Iqbal.

Menurut dia, Emil harus berani merealisasikan keinginan sejumlah kepala daerah di wilayahnya
untuk menaikkan UMK. Desakan kenaikan UMK di Jawa Barat, sebelumnya telah disampaikan
antara lain oleh Bupati Karawang, Bekasi, Subang, Purwakarta, hingga Wali Kota Bekasi.

"Bupati Karawang sudah merekomendasikan 6,7 persen UMK Karawang kenaikan. Bupati Bekasi
sudah memutuskan rekom 5 [koma] sekian persen kenaikan UMK Bekasi. Begitu pula Wali Kota
Bekasi. Bogor," katanya.

Selain kepada Jawa Barat, desakan untuk menaikkan UMK juga disampaikan Iqbal kepada
Gubernur Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, hingga
Kalimantan Selatan.

"Kami minta Gubernur Jabar, Banten, Jateng, Jatim, harus menaikkan UMK. Sesuai apa, sesuai
rekomendasi sebelumnya dari bupati wali kota di masing-masing provinsi tersebut," kata dia.

Aksi-aksi tersebut akan serentak dilakukan di sejumlah daerah dan dihadiri ratusan ribu hingga
jutaan buruh.

"Aksi-aksi produksi, pemogokan secara konstitusional yang dibenarkan UU akan dilakukan oleh
ratusan ribu dan jutaan buruh di luar DKI dan Jogja," katanya. (cni)

554