Page 557 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 557
Judul Pengusaha Minta Menaker Klarifikasi Kenaikan UMP DKI versi Anies
Nama Media Koran Kaltara
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg7
Jurnalis CNI
Tanggal 2021-12-20 12:13:00
Ukuran 127x455mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 9.525.000
News Value Rp 28.575.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan
Otonomi Daerah) Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga
Kerja,karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang
berkaitan dengan penetapan UMP
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Disinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada untuk memberikan kepastian
hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara
pengusaha dan pekerja
positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Ini segera diluruskan supaya tidak
berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggugat revisi UMP,
maka ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain, kita masih berjuang memulihkan
perekonomian di tengah pandemi covid-19
Ringkasan
Pengusaha meminta klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait kebijakan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2022 di ibu kota.
PENGUSAHA MINTA MENAKER KLARIFIKASI KENAIKAN UMP DKI VERSI ANIES
Pengusaha meminta klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait kebijakan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2022 di ibu kota.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI)
Sarman Simanjorang mengatakan sebelum Anies merevisi UMP, orang nomor satu di DKI itu
556
