Page 562 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Pelaku Usaha Tuding Pemprov DKI Naikkan UMP 2022 Secara Sepihak
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/12/20/pelaku-usaha-tuding-
pemprov-dki-naikkan-ump-2022-secara-sepihak
Jurnalis Muhammad Zulfikar
Tanggal 2021-12-20 12:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000

Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Diana Dewi (Ketua Umum Kadin DKI Jakarta) Penetapan UMP DKI Jakarta, yang
dilakukan oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebesar Rp 4.453.935,536. Sebagaimana
diumumkan pada bulan November 2021 ini juga berpedoman pada PP No. 36 tahun 2021, kondisi
ini harus dapat dipahami oleh semua pihak

neutral - Diana Dewi (Ketua Umum Kadin DKI Jakarta) Sehingga alih alih ingin membuat
kebijakan yang berkeadilan malah akan berdampak pengusaha kecil susah mencari SDM yang
berkualitas, karena SDM yang berkualitas lebih memilih sebagai pekerja yang menjamin
pendapatannya dengan mencari pengusaha yang skala UMP yang lebih tinggi

neutral - Diana Dewi (Ketua Umum Kadin DKI Jakarta) Sebagian besar Pengusaha di DKI Jakarta
telah menyatakan tetap akan mengikuti UMP Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Dewan
Pengupahan DKI Jakarta, bahkan ada beberapa dari mereka yang menyatakan belum dapat
memikirkan strategi lain, apabila kenaikan UMP 2022 tetap dipaksakan naik sebesar 5,1 %

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka
para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan keperluan sehari-hari
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu
kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih
cepat derapnya demi kebaikan kita semua

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Keputusan ini, selain mempertimbangkan
sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan
kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini
dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan

561