Page 563 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 563
negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami pun berpandangan ini angka yang
terlalu kecil untuk buruh di Jakarta
Ringkasan
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta terima keluhan dari dunia usaha usai Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 menjadi
5,1 persen. Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan keluhan yang datang
menyebutkan kenaikan UMP DKI 2022 dilakukan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta.
PELAKU USAHA TUDING PEMPROV DKI NAIKKAN UMP 2022 SECARA SEPIHAK
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta terima keluhan dari dunia usaha usai Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 menjadi
5,1 persen.
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan keluhan yang datang menyebutkan
kenaikan UMP DKI 2022 dilakukan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta.
Pasalnya, keputusan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari unsur Organisasi
Pengusaha-Pemerintah-Serikat Buruh dan Akademisi, pada bulan November 2021 telah
menetapkan kenaikan UMP tahun 2022 sebesar naik 0,85% atau Rp37.749 menjadi Rp
4.453.935,536.
"Penetapan UMP DKI Jakarta, yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebesar Rp
4.453.935,536. Sebagaimana diumumkan pada bulan November 2021 ini juga berpedoman pada
PP No. 36 tahun 2021, kondisi ini harus dapat dipahami oleh semua pihak," kata Diana dalam
keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).
Kadin DKI menilai semestinya Pemprov DKI Jakarta dapat lebih bijak dalam menetapkan
kebijakan.
Dalam catatan statistik Jakarta, kata Diana, UMP Jakarta naik sebesar 63,5 persen dari Rp2,7
juta pada tahun 2015 menjadi Rp 4.416.186 pada tahun 2021.
Sehingga kondisi ini menjadikan beban para pengusaha kian berat untuk dapat kembali bangkit
pasca pengendalian pandemi.
Selain itu, lanjut Diana, efek yang akan dihasilkan dari peninjauan kembali UMP 2022 oleh
Pemprov DKI Jakarta tidaklah tepat.
Sebab biasanya kenaikan upah akan berbanding lurus dengan kenaikkan harga-harga,
khususnya harga konsumsi rumah tangga.
Kebijakan ini pun kian dinilai semakin berat untuk dapat dipenuhi oleh pengusaha kecil di tengah
pandem.
"Sehingga alih alih ingin membuat kebijakan yang berkeadilan malah akan berdampak
pengusaha kecil susah mencari SDM yang berkualitas, karena SDM yang berkualitas lebih
memilih sebagai pekerja yang menjamin pendapatannya dengan mencari pengusaha yang skala
UMP yang lebih tinggi," ungkapnya.
562
