Page 550 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 550
“Terkait rencana Apindo yang akan mem-PTUN-kan SK Gubernur DKI Jakarta terkait UMP 2020,
KSPI dan buruh mengecam rencana tersebut karena akan berpotensi menimbulan eskalasi aksi
buruh yang meluas. Tidak hanya di DKI Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Jadi Apindo
jangan menyiram bensin dalam api,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Senin
(20/12/2021).
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan revisi dan menaikkan
UMP 2022 sebesar 5,1% atau Rp 225.667. Kini, UMP DKI Jakarta sebesar Rp 4.641.854.
Sebelumnya, Anies menetapkan UMP 2022 sebesar Rp 4.453.935 atau naik 0,85% dari UMP DKI
2021. Pada 2021, UMP DKI adalah sebesar Rp 4.416.186. Revisi UMP 2022 ini mendapat
penolakan baik dari Apindo DKI maupun Kadin DKI.
Dikatakan Said Iqbal, keputusan menaikkan UMP sebesar 5,1% tersebut justru akan
meningkatkan daya beli masyarakat. Pada akhirnya kondisi ini akan menguntungkan pengusaha
dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi di 2022, ekonomi Indonesia diproyeksikan akan
membaik dengan pertumbuhan sekitar 4% sampai 5%.
“Gubernur DKI Jakarta dalam memutuskan kenaikan UMP 2022 sudah mempertimbangkan
semua kepentingan, termasuk kepentingan pengusaha. Naiknya upah minimum di DKI Jakarta
sebesar 5,1% sudah memproyeksikan akan terjadi peningkatan konsumsi masyarakat di DKI,
sehingga ini juga akan menguntungkan pengusaha,” kata Iqbal.
Sumber: BeritaSatu.com
549
