Page 548 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 548
apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke
depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," terangnya.
Pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan kenaikan UMP ini adalah proyeksi
pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia pada 2022 mendatang mencapai 4,7%-5,5% dan
inflasi akan terkendali pada posisi 3%.
Pengusaha Keberatan & Siap ke PTUN Revisi ini tentu jadi kabar baik bagi kalangan buruh tapi
tidak dengan kalangan pengusaha. Penetapan UMP 2022 DKI Jakarta bakal mengulang kisruh
upah minimum UMK Kabupaten Bekas 2012 lalu.
Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pihaknya sangat kaget
melihat kabar kenaikan tersebut. Sebab, pihaknya bahkan belum menerima Surat Keputusan
kenaikan UMP dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kami baru hanya membaca pemberitaan dari Media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan
revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021,"
ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (19/12/2021).
Ia mengakui bahwa betul jika Gubernur Anies telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah terkait dengan UMP ini. Terutama karena serikat buruh melakukan demo di Balai Kota
dan menolak kenaikan UMP yang dianggap terlalu kecil.
"Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur
tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan," kata dia.
Oleh karenanya, para pengusaha meminta penjelasan resmi dari Menaker Ida terkait hal
tersebut. Sebab, hingga saat ini belum ada perubahan revisi yang disampaikan secara resmi oleh
pemerintah kepada para pengusaha.
"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah
yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan
UMP," katanya.
Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta, Nurjaman, menilai keputusan Anies itu berpotensi menyalahi
aturan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
"Kalau terjadi Pak Gubernur melakukan upaya perubahan atas Pergub sebelumnya, maka kami
akan melakukan upaya hukum, termasuk gugat ke PTUN," ungkap Nurjaman saat dihubungi
CNNIndonesia, Sabtu (18/12).(hoi/hoi).
547
