Page 547 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 547

Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menaikkan nilai upah minimum provinsi (UMP) 2022
              sebesar 5,1% atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Sedangkan UMP 2021 DKI Jakarta berada
              di angka Rp4.416.186. Kebijakan menaikkan UMP sebesar 5,1% merupakan revisi dari keputusan
              sebelumnya, dimana pada pertengahan bulan November lalu Anies sudah menaikkan UMP sekitar
              0,85% atau sebesar Rp 38 ribuan.



              URUSAN MAKIN RUNYAM, ANIES UBAH UMP 2022 DKI JADI RP 4,6 JUTA

              Jakarta, - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menaikkan nilai upah minimum provinsi
              (UMP) 2022 sebesar 5,1% atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Sedangkan UMP 2021 DKI
              Jakarta erada di angka Rp4.416.186.
              Kebijakan menaikkan UMP sebesar 5,1% merupakan revisi dari keputusan sebelumnya, dimana
              pada pertengahan bulan November lalu Anies sudah menaikkan UMP sekitar 0,85% atau sebesar
              Rp 38 ribuan.

              Alhasil, pada rencana awal, UMP DKI 2022 hanya bernilai Rp 4.453.724. Keputusan ini tertuang
              dalam Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun
              2022.

              Saat itu Anies sudah memberi sinyal bakal menaikkan UMP lebih tinggi lagi karena dinilai terlalu
              kecil. Pasalnya, Ia menilai penetapan upah minimum dengan menggunakan formula yang diatur
              dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  tidak  sesuai
              dengan prinsip keadilan.

              Kenaikan upah 0,85% jauh lebih rendah dibandingkan inflasi Jakarta yang mencapai 1,14 persen.
              Selain itu, ia menilai ketidakadilan akibat penerapan formula UMP dalam beleid tersebut juga
              bisa  merugikan  pekerja  di  sektor  industri  yang  justru  mengalami  pertumbuhan  di  tengah
              pandemi.

              Sektor  yang  dimaksud  di  antaranya  sektor  transportasi  dan  pergudangan,  informasi  dan
              komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

              Setelah mengalami perdebatan panjang dan didemo berkali-kali oleh kalangan buruh, Pemprov
              DKI  Jakarta  resmi  merevisi  nilai  UMP  tahun  depan.  Keputusan  tersebut  selain
              mempertimbangkan  sentimen  positif  dari  kajian  dan  proyeksi  pertumbuhan  ekonomi,  juga
              didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait
              semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di wilayah Jakarta.

              "Dengan  kenaikan  Rp  225  ribu  per  bulan,  maka  saudara-saudara  kita,  para  pekerja  dapat
              menggunakannya  sebagai  tambahan  untuk  keperluan  sehari-hari.  Yang  lebih  penting  adalah
              melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
              turun," kata Anies dalam siaran persnya, dikutip Senin (18/12/2021).

              Dia menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak
              pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Namun demikian, angka kenaikan ini memang
              lebih rendah dari rata-rata kenaikan UMP DKI dalam enam tahun terakhir yang sebesar 8,6%
              per tahun.
              "Kami  menilai  kenaikan  5,1%  ini  suatu  kelayakan  bagi  pekerja  dan  tetap  terjangkau  bagi
              pengusaha.  Ini  juga  sekaligus  meningkatkan  kemampuan  daya  beli  masyarakat.  Ini  wujud


                                                           546
   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552