Page 546 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 546
Judul Urusan Makin Runyam, Anies Ubah UMP 2022 DKI Jadi Rp 4,6 Juta
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211220114331-4-
300554/urusan-makin-runyam-anies-ubah-ump-2022-dki-jadi-rp-46-
juta
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 12:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka
saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan
sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya
beli masyarakat atau pekerja tidak turun
positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu
kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan
kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat
ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi
kebaikan kita semua
neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta) Kami baru hanya membaca
pemberitaan dari Media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022
yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021
neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta) Nah yang menjadi
pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut sehingga
ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan
neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta) Tentu kami dari pelaku
usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab
menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP
neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta) Kalau terjadi Pak Gubernur
melakukan upaya perubahan atas Pergub sebelumnya, maka kami akan melakukan upaya
hukum, termasuk gugat ke PTUN
545
