Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Judul Kebijakan Insentif Jangan Ditumpangi Agenda Lain
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg7
Jurnalis KAL
Tanggal 2020-08-12 04:42:00
Ukuran 197x237mmk
Warna Warna
AD Value Rp 88.650.000

News Value Rp 265.950.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Darmadi Durianto (ANGGOTA Komisi VI DPR) Kesalahan pemerintah ini kan terlalu
banyak menumpangkan agenda lain yang akhirnya menghambat. Dulu Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) (UM-KM yang berhak dapat relaksasi harus memiliki NPWP). Sekarang BPJS
Ketenagakerjaan yang dijadikan syarat lagi. Pe-rusahaan-perusahaan itu masih banyak yang
tidak mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau (BPJS) kesehatan banyak
sih yang daftarkan

positive - Darmadi Durianto (ANGGOTA Komisi VI DPR) Karena ini soal menaikkan konsumsi
masyarakat sekejap dalam 2-3 bulan ini. Short lerm-nya kan itu. Karena kalau tidak (bisa
menaikkan daya beli masyarakat) resesi. Jadi tidak boleh buat aturan agenda-agenda lain.
Langsung saja. Tidak usah ribet-ribet. Nanti setelah naik, normal lagi, baru dibuat, tidak masalah.
Tapi sekarang ini extraordinary . Juli. Agustus. September, kuartal ketiga sebentar lagi loh
sementara mengejar dari minus 5,3 menjadi plus itu tidak gampang. Speed-nya harus cepat

neutral - Darmadi Durianto (ANGGOTA Komisi VI DPR) Karena ini soal menaikkan konsumsi
masyarakat sekejap dalam 2-3 bulan ini. Short lerm-nya kan itu. Karena kalau tidak (bisa
menaikkan daya beli masyarakat) resesi. Jadi tidak boleh buat aturan agenda-agenda lain.
Langsung saja. Tidak usah ribet-ribet. Nanti setelah naik, normal lagi, baru dibuat, tidak masalah.
Tapi sekarang ini extraordinary . Juli. Agustus. September, kuartal ketiga sebentar lagi loh
sementara mengejar dari minus 5,3 menjadi plus itu tidak gampang. Speed-nya harus cepat.

Ringkasan

Senayan mendesak pemerintah tidak menjadikan syarat kepesertaan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian insentif Bantuan Langsung
Tunai (BLT) total Rp 2,4 juta kepada karyawan swasta berpenghasilan Rp 5 juta per bulan.

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengingatkan, saat ini banyak perusahaan yang
masih enggan mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

KEBIJAKAN INSENTIF JANGAN DITUMPANGI AGENDA LAIN

183