Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Judul Bisa Salah Sasaran
Nama Media Kontan
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg15
Jurnalis *
Tanggal 2020-08-12 04:27:00
Ukuran 198x137mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 25.245.000

News Value Rp 75.735.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada kuartal dua tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang April hingga Juni 2020 lalu minus 5,32%.
Konsumsi rumahtangga, motor utama pertumbuhan negara kita, mencatatkan penurunan paling
dalam. Pertumbuhan konsumsi rumahtangga di kuartal II minus 5,51%.

BISA SALAH SASARAN

Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada kuartal dua tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang April hingga Juni 2020 lalu minus 5,32%.
Konsumsi rumahtangga, motor utama pertumbuhan negara kita, mencatatkan penurunan paling
dalam. Pertumbuhan konsumsi rumahtangga di kuartal II minus 5,51%.

Pemerintah pun menyiapkan jurus untuk mendongkrak konsumsi rumahtangga. Salah satunya:
dengan memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per
bulan. Nilainya untuk setiap pekerja Rp 2,4 juta.

Pemerintah menyiapkan bantuan subsidi upah untuk 15,72 juta pekerja, dengan anggaran total
Rp 37,7 triliun. Jumlah itu mengacu data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek per 30 Juni 2020.
Sebab, syarat lain penerima batuan subsidi upah adalah terdaftar dan masih aktif sebagai peserta
BP Jamsostek. Aktif maksudnya, masih membayar iuran dengan besaran berdasarkan gaji di
bawah Rp 5 juta sebulan sesuai upah yang dilaporkan kepada BP Jamsostek.

Teknis penyalurannya, pemerintah akan memberikan langsung bantuan subsidi upah melalui
rekening bank masing-masing pekerja Setiap bulan pemerintah mentransfer Rp 600.000 selama
empat bulan.

Hanya, lantaran cuma mengacu data BP Jamsostek, tentu tetap banyak pekerja dengan gaji di
bawah Rp 5 juta yang tidak bisa menikmati bantuan subsidi upah dari pemerintah. Sebab, sudah
menjadi rahasia umum, masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan mereka
di BP Jamsostek.

199