Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Untuk melengkapi usulan dari buruh, serikat buruh dalam pertemuan dengan DPR juga
menyerahkan kajian dan analisis pasal per pasal tentang kluster ketenagakerjaan. Pasal di kluster
itu dibedah satu per satu dan disesuaikan dengan aspirasi buruh.

Salah satu hasil analisis buruh disusun dengan metode tanya-jawab. Misalnya, untuk isu
penghapusan uang pesangon, apakah ada atau tidak, lalu dijawab dalam analisis itu. Isu-isu lain,
seperti perpanjangan masa kerja tenaga alih daya (outsourcing) juga dibedah. Said mengatakan,
metode pemaparan pasal per pasal itu juga untuk memudahkan DPR dalam melihat pasal-pasal
mana di draf RUU Cipta Kerja itu yang dinilai merugikan buruh.

Sekalipun telah ada kesepakatan dengan DPR, Said mengatakan, buruh tetap kritis terhadap
RUU Cipta Kerja . Sebab, selain kluster Ketenagakerjaan juga ada kluster-kluster lain yang
dibahas pemerintah dan DPR Kesepakatan dengan buruh hanya sebatas pembentukan tim kerja
bersama guna memastikan kluster ketenagakerjaan itu tidak merugikan buruh. Namun, kluster-
kluster lain yang juga banyak terkait dengan kepentingan buruh tetap dilihat secara kritis.

"Untuk pertama, tim kerja membahas soal pasal per pasal di kluster ketenagakerjaan. Namun,
kalau ada pengaturan di kluster lain yang berkaitan dengan kepentingan buruh, tidak tertutup
kemungkinan hal itu juga akan dibahas oleh tim kerja," katanya.

Said mengatakan, DPR menjanjikan seoptimal mungkin meyakinkan pemerintah dalam
pembahasan. Kesepakatan pasal per pasal antara DPR dan buruh yang dihasilkan dari tim kerja
akan menjadi sikap DPR saat berhadapan dengan pemerintah dalam pembahasan kluster
Ketenagakerjaan.

Kesepakatan antara buruh dan DPR untuk terlibat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja , menurut
Said, tidak berarti buruh menghentikan demonstrasi. "Mohon dipahami, aksi-aksi yang akan
dilakukan serikat buruh akan jadi bagian dinamika dari proses ini. Dialog terus berjalan , tetapi
aksi ini bagian dari dukungan terhadap panja Baleg DPR agar aspirasi buruh didengar
pemerintah," ujarnya.

Said menilai tim kerja yang dibentuk buruh dan DPR itu lebih efektif daripada forum tripartit
yang difasilitasi pemerintah. Sebab, selama ini tak banyak perkembangan dari forum tripartit
bentukan pemerintah. Pada Juli lalu, sejumlah serikat buruh menyatakan keluar dari
keanggotaan di forum tripartit buruh, pemerintah, dan pengusaha.

"Tidak ada pembahasan pasal per pasal di forum tripartit itu sehingga kami merasa hanya
dijadikan stempel, seolah-olah pemerintah telah mengajak buruh bicara. Padahal, di situ tidak
ada perkembangan yang berarti," ujar Said.

Ketua Panja RUU Cipta Kerja Supratman Andi Agtas mengatakan, pembicaraan dengan buruh
merupakan upaya DPR menyerap aspirasi publik dan pihak terkait RUU Cipta Kerja .
Keberimbangan kepentingan pihak-pihak berusaha dijaga di pembahasan RUU Cipta Kerja .

"Kami mencari keseimbangan dalam penyusunan RUU ini," katanya. (REK)

197