Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 197
Perwakilan Rakyat sepakat membentuk tim kerja bersama. Tim tersebut akan mengkaji tiap pasal
dalam kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.
DPR-BURUH SEPAKAT KAJI RUU CIPTA KERJA
Mulai 18 Agustus, tim kerja bersama DPR dan perwakilan serikat buruh akan mengkaji detail
pasal di kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.
Di tengah masih kuatnya penolakan terhadap konten ataupun terhadap pembahasan Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja di masa reses, sejumlah serikat buruh dan pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat sepakat membentuk tim kerja bersama. Tim tersebut akan mengkaji tiap pasal
dalam kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan tertutup selama hampir 4 jam antara pimpinan DPR,
pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR, anggota Baleg DPR, dan pimpinan serikat buruh di
Gedung DPR di Jakarta, Selasa (11/8/2020). Pertemuan antara lain dihadiri Wakil Ketua DPR
Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Panitia Kerja RUU Cipta Kerja dan Ketua Baleg DPR Supratman Andi
Agtas, perwakilan anggota Baleg DPR dari fraksi-fraksi, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Sehari sebelumnya, kelompok masyarakat sipil menyomasi DPR karena membahas RUU omnibus
Iaw Cipta Kerja di masa reses. Tindakan ini dinilai menyalahi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU
MD3).
Dihubungi seusai pertemuan, Dasco mengatakan, dalam dialog dengan buruh telah disepakati
pembentukan tim kerja bersama DPR dan serikat buruh untuk membahas pasal per pasal RUU
Cipta Kerja . "Kami sepakat membentuk tim kerja untuk membahas bersama-sa-ma, yakni
membahas kluster ketenagakerjaan, untuk kita mencari titik temu untuk kemajuan bersama,"
tuturnya.
Said Iqbal mengatakan, unsur buruh yang menyepakati pembentukan tim teknis itu antara lain
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KS-PSI) pimpinan Andi Gani, KSPSI pimpinan
Yorrys Rawe-yai, dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Dia mengklaim
serikat buruh yang menyepakati pembuatan tim kerja dengan DPR itu mewakili 75 persen
anggota serikat buruh di Indonesia.
Dia mengapresiasi sikap pimpinan DPR dan Baleg yang memberikan kesempatan kepada buruh
untuk menyampaikan aspirasinya. Tim kerja akan efektif bekerja mulai 18 Agustus 2020. Tim
beranggotakan 16 orang, terdiri dari pihak buruh dan perwakilan anggota Panja RUU Cipta Kerja
.
Substansi UU No 13/2003
Dalam diskusi-diskusi tim itu, kata Iqbal, pihaknya akan memastikan substansi masukan dari
buruh tidak akan mengubah isi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal itu juga
disepakati dalam pertemuan dengan DPR.
"Titik beratnya tetap memberlakukan UU No 13/2003. Jadi, prinsipnya, apa yang masih ada di
UU No 13/2003 itu dipertahankan, misalnya soal ketentuan PHK, pensiun, dan hak buruh lainnya.
Adapun untuk hal-hal yang belum diatur, seperti pekerja digital, termasuk jam kerja, upah, dan
pekerja paruh waktu, UMKM, dan sektor informal, bisa diatur dalam omnibus law," papar Iqbal.
196
