Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 196
Judul DPR-Buruh Sepakat Kaji RUU Cipta Kerja
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis rek
Tanggal 2020-08-12 04:28:00
Ukuran 213x206mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 140.580.000
News Value Rp 421.740.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR) Kami sepakat membentuk tim kerja untuk
membahas bersama-sa-ma, yakni membahas kluster ketenagakerjaan, untuk kita mencari titik
temu untuk kemajuan bersama
neutral - Said Iqbal (None) Titik beratnya tetap memberlakukan UU No 13/2003. Jadi, prinsipnya,
apa yang masih ada di UU No 13/2003 itu dipertahankan, misalnya soal ketentuan PHK, pensiun,
dan hak buruh lainnya. Adapun untuk hal-hal yang belum diatur, seperti pekerja digital, termasuk
jam kerja, upah, dan pekerja paruh waktu, UMKM, dan sektor informal, bisa diatur dalam
omnibus law
neutral - Said Iqbal (None) Untuk pertama, tim kerja membahas soal pasal per pasal di kluster
ketenagakerjaan. Namun, kalau ada pengaturan di kluster lain yang berkaitan dengan
kepentingan buruh, tidak tertutup kemungkinan hal itu juga akan dibahas oleh tim kerja
positive - Said Iqbal (None) Mohon dipahami, aksi-aksi yang akan dilakukan serikat buruh akan
jadi bagian dinamika dari proses ini. Dialog terus berjalan , tetapi aksi ini bagian dari dukungan
terhadap panja Baleg DPR agar aspirasi buruh didengar pemerintah
negative - Said Iqbal (None) Tidak ada pembahasan pasal per pasal di forum tripartit itu sehingga
kami merasa hanya dijadikan stempel, seolah-olah pemerintah telah mengajak buruh bicara.
Padahal, di situ tidak ada perkembangan yang berarti
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Kami mencari keseimbangan dalam
penyusunan RUU ini
Ringkasan
Mulai 18 Agustus, tim kerja bersama DPR dan perwakilan serikat buruh akan mengkaji detail
pasal di kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.
Di tengah masih kuatnya penolakan terhadap konten ataupun terhadap pembahasan Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja di masa reses, sejumlah serikat buruh dan pimpinan Dewan
195
