Page 311 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 311
Judul Menaker Harap Bantuan Subsidi Upah Bisa Dimulai Agustus Ini
Nama Media republika.co.id
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qewnzi384/menaker-harap-bantuan-
subsidi-upah-bisa-dimulai-agustus-ini
Jurnalis Andi Nur Aminah
Tanggal 2020-08-11 22:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kami usahakan hari ini selesai, pengajuan usulan DIPA sudah
sampai ke Bu Menteri (Keuangan). Hari ini akan dilengkapi dengan Permenaker, mudah-
mudahan Agustus ini kita bisa mulai, subsidi upah sudah bisa diberikan
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Yang paling dibutuhkan sekarang adalah pendataan nomor
rekening karena (pemberian bantuan) akan diberikan langsung kepada penerima, jadi tidak
melalui siapa-siapa, tidak melalui perusahaan. Itu yang sedang dikerjakan teman-teman BPJS
Ketenagakerjaan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dalam waktu dekat akan
merampungkan Peraturan Menaker (Permenaker) terkait bantuan subsidi upah untuk pekerja
bergaji di bawah Rp 5 juta agar program tersebut bisa dijalankan pada Agustus 2020.
MENAKER HARAP BANTUAN SUBSIDI UPAH BISA DIMULAI AGUSTUS INI
JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dalam waktu dekat
akan merampungkan Peraturan Menaker (Permenaker) terkait bantuan subsidi upah untuk
pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta agar program tersebut bisa dijalankan pada Agustus 2020.
"Kami usahakan hari ini selesai, pengajuan usulan DIPA sudah sampai ke Bu Menteri (Keuangan).
Hari ini akan dilengkapi dengan Permenaker, mudah-mudahan Agustus ini kita bisa mulai, subsidi
upah sudah bisa diberikan," kata Menaker Ida ketika ditemui usai dialog dengan pelaku sektor
pariwisata di Jakarta pada Selasa (11/8).
Penyelesaian Permenaker itu, kata Ida, akan langsung melalui proses harmonisasi di
Kementerian Hukum dan HAM. Percepatan proses dibutuhkan agar subsidi kepada 15 juta
pekerja untuk menggerakkan roda ekonomi itu dapat segera direalisasikan.
310
