Page 392 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

"Pemerintah akan membayarkan dua kali karena kita ingin memastikan daya beli dan konsumsi
tetap terjaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat," ujar
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resminya, Jumat (Detik.com 7/8/2020)
Bantuan ini tentu saja disambut antusias oleh para penerima. Ketika keadaan pandemi saat ini
apa pun bentuk bantuan yang diberikan sangat berarti. Namun, benarkah bantuan BLT bagi
pekerja swasta ini sudah tepat sasaran? Mengingat saat ini tengah terjadi gelombang PHK besar-
besaran ditengah pandemi virus corona.

"Laporan (PHK) ini masih terjadi, masih saya terima. Ini yang seharusnya segera ditanggulangi,"
ucap Putih Sari aggota Komisi IX DPR RI. (Pikiran Rakyat. Com 10/8/2020) Pekerja yang
terdampak PHK serta pekerja harian ini seharusnya lebih membutuhkan BLT dari pemerintah.

Masyarakat dengan gaji mendekati Rp 5 juta tidak masuk kategori penduduk miskin.

Penduduk dengan penghasilan di kisaran Rp 5 juta akan cenderung menggunakan bantuan
tersebut untuk ditabung ketimbang dibelanjakan.
Sedangkan masyarakat miskin dan yang terdampak PHK serta Covid-19 sangat membutuhkan
bantuan saat ini. Memberikan BLT kepada pekerja swasta dinilai tidak efektif untuk mendongkrak
kinerja perekonomian.

Pemilihan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai basis BLT juga dianggap bermasalah dan tidak
adil. Bagi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota BPJS dengan kesulitan ekonominya
akibat terkena PHK, dirumahkan, habis kontrak, dan tak terdata oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan. Dikhawatirkan hal ini
nantinya menimbukan kecemburuan sosial yang memunculkan masalah baru.

Bantuan yang tidak tepat sasaran menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mencari
solusi atas persoalan yang dihadapi rakyat. Seorang pemimpin seharusnya memastikan betul
bagaimana rakyatnya dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya. Serta mampu bersikap adil. Karena
seorang pemimpin, kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.

Meskipun telah memberikan solusi, kenyataanya solusi yang ditawarkan penguasa pun bukan
solusi mengakar yang bersumber dari Islam. Sehingga umat terjerat masalah yang bertubi-tubi
dan terkait satu dengan lainnya.
Akhirnya, berharap sejahtera menjadi semakin tak masuk akal, bagai pungguk merindukan
bulan.

Selama menggunakan sistem yang rusak, selama itu pula akan timbul banyak permasalahan dan
masalah tidak terurai hingga hari ini. Oleh karenanya mendesak untuk segera menggantinya
dengan Islam, sebagai sistem terbaik yang berasal dari Allah Subhaanahu wa ta'ala.

Penulis adalah: Penulis dan Aktivis Muslimah Jambi*.

391