Page 397 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 397

Pria yang akrab disapa Utoh ini menyampaikan, pekerja calon penerima bantuan juga bisa ikut
              berpartisipasi mendaftarkan dirinya.
              Caranya,  dengan  melampirkan  data  nomor  rekening  miliknya  yang  tercatat  di  BPJS
              Ketenagakerjaan, untuk kemudian diajukan ke perusahaan.

              "Diharapkan  pemberi  kerja  (perusahaan)  dan  tenaga  kerja  ikut  proaktif  menyampaikan  data
              nomor rekening dimaksud sesuai skema dan kriteria pemerintah," imbuh Utoh.

              Untuk proses selanjutnya, ia meneruskan, BP Jamsostek bakal menyampaikan data yang telah
              terkumpul kepada pemerintah. Itu merupakan data peserta aktif dengan gaji di bawah Rp 5 juta
              berdasarkan upah pekerja yang dilaporkan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

              Setelah itu, pemerintah disebutnya akan melakukan validasi ulang terkait data yang disampaikan
              BP Jamsostek. Itu dilakukan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran.
              "Hal ini dilakukan karena sumber dana bantuan  subsidi gaji  ini berasal dari alokasi anggaran
              dari pemerintah," ujar Utoh.

              Sebelumnya,  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  menyatakan,  pemerintah  akan
              memverifikasi data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang
              ditentukan. Sehingga menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak mengenai
              kebenaran data penerima manfaat yang diberikan kepada para pekerja.

              "Saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan
              valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan
              tepat sasaran," ungkapnya.

              Untuk  itu,  Ida  memaparkan,  pekerja  yang  mendapat  insentif  harus  memenuhi  seluruh
              persyaratan  yang  ada.  Berikut  persyaratannya:    1.  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang
              dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

              2.  Terdaftar  sebagai  peserta  jaminan  sosial  tenaga  kerja  yang  masih  aktif  di  BPJS
              Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.

              3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp
              5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
              4. Pekerja atau Buruh penerima Upah5. Memiliki rekening bank yang aktif6. Tidak termasuk
              dalam  peserta  penerima  manfaat  program  Kartu  Prakerja7.  Peserta  yang  terdaftar  sebagai
              peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2020..























                                                           396
   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402