Page 396 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 396

Subsidi gaji ini akan diberikan pada kuartal III dan kuartal IV dengan nilai setiap kuartal Rp 1,2
              juta  per  orang.  Dengan  begitu,  secara  total  setiap  pekerja  akan  mendapat  Rp  2,4  juta.
              Rencananya, program ini akan dimulai pada September 2020 mendatang dengan total anggaran
              mencapai Rp 37,7 triliun.



              TERNYATA, HONORER KEMENTERIAN DAN LEMBAGA JUGA DAPAT SUBSIDI GAJI
              RP 2,4 JUTA

              Jakarta  Pemerintah akhirnya juga menyepakati untuk memberikan subsidi atau  insentif gaji Rp
              2,4 juta  atau Rp 600 ribu per bulan kepada pegawai pemerintah non PNS alias honorer.

              Insentif yang berlaku mulai September hingga Desember 2020 ini bertujuan untuk pemerataan
              manfaat subsidi pemerintah bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta.
              "Pada awalnya kami hanya mendesain untuk 13 sekian juta. Sekarang kita perluas menjadi 15,7
              juta  lebih.  Itu  karena  kami  juga  memberikan  kesempatan  kepada  teman-teman  pegawai
              pemerintah non PNS, jadi dia tidak menerima gaji ke-13 sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan,"
              kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

              Menurutnya, honorer berhak untuk mendapatkan  subsidi gaji  dari Pemerintah. Pasalnya mereka
              bukan termasuk PNS, sekaligus mereka gajinya di bawah Rp 5 juta. Oleh karena itulah alasan
              penerima manfaat itu ditingkatkan dari semula 13.870.496 orang menjadi 15.725.232 orang.
              "Kebanyakan  mereka  upahnya  UMP  (upah  minimum  provinsi),  ini  juga  akan  kami  beri
              kesempatan. Jadi kami perluas, kalau awalnya 13 juta lebih, sekarang menjadi 15 juta karena
              kami ingin memperluas manfaatnya," jelasnya.

              Maka  anggaran  bantuan  pemerintah  subsidi  atau    insentif  upah    ini  mengalami  peningkatan
              menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun.

              Demikian,  Ida  menambahkan  alasan  Pemerintah  menambah  jumlah  penerima  manfaat  dan
              meningkatkan anggaran tersebut, agar kelompok masyarakat yang lain juga dapat menerima
              manfaat yang serupa dalam konteks yang berbeda, salah satunya honorer.

              "Saya kira bagaimana sebisanya semua masyarakat bisa merasakan manfaat, sementara yang
              harus dibantu itu banyak tidak bertumpu pada satu dua orang, jadi yang sudah mendapatkan
              kartu  prakerja  berikan  kesempatan  lain  kepada  yang  lainnya  agar  pemerataan  bisa  kita
              dapatkan," pungkasnya.

              Pemerintah  telah  mengeluarkan  anggaran  Rp  37,7  triliun  untuk  menyalurkan    subsidi  gaji
              sebesar Rp 2,4 juta kepada pekerja formal yang memiliki upah Rp 5 juta per bulan. Total pekerja
              yang akan mendapat bantuan tersebut mencapai 15,7 juta orang.

              Bantuan subsidi gaji tersebut akan diberikan dalam dua tahap pada kuartal III dan IV 2020.
              Adapun besaran insentif yang diberikan yakni Rp 1,2 juta pada masing-masing tahap.

              Dalam eksekusinya, pembayaran subsidi gaji itu akan dibantu oleh BPJS Ketenagakerjaan atau
              BP Jamsostek. BPJS Ketenagakerjaan akan mendata nomor rekening seluruh pekerja bergaji Rp
              5 juta per bulan yang telah menjadi anggotanya.
              "Saat  ini  BP  Jamsostek  dalam  proses  mengumpulkan  data  nomor  rekening  peserta  yang
              memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruh Indonesia," kata Deputi Direktur
              Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja kepada
              Liputan6.com  , Selasa (11/8/2020).


                                                           395
   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401