Page 534 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 534
positive - Ida Fauziyah (None) Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada
pekerja atau buruh sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan
diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang
subsidi sebesar Rp 1,2 juta
positive - Ida Fauziyah (None) Dengan demikian maka anggaran bantuan pemerintah subsidi
upah ini mengalami peningkatan menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun
Ringkasan
Kabar mengggembirakan buat Anda karyawan swasta.
Pemerintah dipastikan memberi bantuan uang tunai kepada setiap pegawai swasta dengan total
gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bakal memberikan subsidi kepada karyawan
swasta yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) mulai September 2020
mendatang ( bantuan karyawan 600.000).
BAGAIMANA KARYAWAN SWASTA KORBAN PHK, APAKAH MASIH DAPAT BLT RP
600 RIBU?
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Kabar mengggembirakan buat Anda karyawan swasta.
Pemerintah dipastikan memberi bantuan uang tunai kepada setiap pegawai swasta dengan total
gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bakal memberikan subsidi kepada karyawan
swasta yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) mulai September 2020
mendatang ( bantuan karyawan 600.000).
Syarat ketentuan penerima subsidi adalah karyawan swasta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang
masih aktif, dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan, berdasarkan data upah yang dilaporkan
dan tercatat pada BPJS Ketenagakerjaan.
Lalu, bagaimana subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan swasta yang terlanjur
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)? Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan
Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan , Irvansyah Utoh Banja, menjelaskan kriteria penerima
program subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah adalah peserta aktif (BLT untuk gaji di bawah 5
juta).
Dengan kata lain, bantuan Rp 600.000 untuk karyawan swasta hanya berlaku untuk mereka
yang iuran kepesertaannya masih dibayarkan perusahaan.
Sementara untuk karyawan swasta korban PHK , perusahaan sudah tak lagi membayarkan
iuran ke BPJS Ketenagakerjaan .
"Kalau sudah nonaktif peserta pada 30 Juni tentunya tidak bisa terima Bantuan Subsidi Upah
ini," terang Utoh dikonfirmasi, Selasa (11/8/2020).
Syarat lainnya, perusahaan tempat bekerja bukan BUMN dan bukan pula berstatus PNS.
Kemudian pekerja yang berkewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan NIK.
533
