Page 536 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 536
berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan .
"Persyaratan lainnya, ialah pekerja atau buruh penerima upah, pekerja atau buruh yang bekerja
pada pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali nonASN, memiliki rekening bank yang aktif, tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program Kartu Prakerja, dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
2020," katanya melalui keterangan tertulis, Senin (10/8/2020).
Ida menjelaskan, bank penyalur yang merupakan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan
langsung menyalurkan dana subsidi upah langsung kepada rekening penerima bantuan
pemerintah.
"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar
Rp 600.000 per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan
sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta,"
ucapnya.
Data calon penerima bantuan ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang
telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan , sesuai kriteria dan
persyaratan yang ditentukan.
Menurutnya, pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan agar pemberian bantuan
subsidi cepat tersalurkan dan tepat sasaran.
Karena saat ini, data tersebut dinilai paling akurat dan lengkap.
Dia kembali menjelaskan, data penerima bantuan yang divalidasi dari BPJS Ketenagakerjaan
terakhir didata sampai dengan 30 Juni 2020.
Sehingga, hanya peserta yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi
persyaratan yang akan mendapatkannya. Berdasarkan hasil rapat dengan kementerian/lembaga
telah disepakati untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini.
Maka jumlah calon penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya
13.870.496 orang.
"Dengan demikian maka anggaran bantuan pemerintah subsidi upah ini mengalami peningkatan
menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun," katanya.
Adapun dalam mengawasi pelaksanaan bantuan supaya tepat sasaran, pemerintah mendapatkan
pendampingan dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK dan BPKP. (*).
535
