Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

mengabaikan pekerja sektor informal dalam program ini. "Yang lain sudah mendapatkan
treatment bantuan sosial yang menjangkau 120 juta penerima. Mereka yang dirumahkan juga
sudah ada program sendiri melalui Kartu Prakerja," ujarnya.

Adapun bantuan upah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan disalurkan setiap dua bulan sekali
untuk periode September-Oktober dan November-Desember. Dana bantuan akan digelontorkan
langsung ke rekening penerima melalui bank milik pemerintah. "Setelah validasi data dan
rekening dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dananya akan disalurkan langsung ke penerima,"
kata Ida. "Jadi tidak mampir ke mana-mana."

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses pencairan dana pada akhir bulan ini,
sehingga pekerja dapat segera menerima manfaat insentif tersebut. "Ini akan bergantung pada
kecepatan data rekening itu masuk dan selesai, divalidasi," ujar Ida.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengiyakan perkara data yang masih menjadi persoalan
bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat. "Di republik ini biasanya by
name, NIK-nya ada atau tidak ada, dan by address mungkin tidak permanen. Nomor rekening
itu jadi satu hal yang berbeda lagi,"ujarnya. Bandingkan dengan negara yang lebih maju di mana
transfer bantuan biasanya dilakukan langsung tepat sasaran, yaitu berdasarkan nama dan
rekening penduduknya.

Sri Mulyani mengatakan identitas tunggal menjadi sangat penting saat ini. Data tunggal dan
andal akan lebih memudahkan pemerintah dalam mendesain program bantuan untuk
masyarakat. Dengan demikian, bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin, memastikan bantuan
upah bagi pekerja akan diperuntukkan bagi mereka yang selama ini belum tersentuh bantuan
pemerintah." Kami melihat segmen yang perlu diberikan bantuan, yaitu tenaga kerja formal yang
masih secara resmi tercatat bekerja di perusahaannya dan membayar iuran BPJS
Ketenagakerjaan," kata dia.

Program ini diluncurkan setelah pemerintah lebih dulu menggulirkan pelbagai program bantuan
sosial yang diprioritaskan untuk kelompok masyarakat miskin. "Jadi tidak ada yang namanya
kesenjangan, karena kami lebih dulu memberikan bantuan kelompok miskin dan di-PHK, baru
kelompok pekerja," ujar Budi Gunadi.

caption:

Warga melengkapi persyaratan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, Menara Mulia, Jakarta,
23 Juni lalu.

PENER1MA NAIK 2 JUTA

PEMERINTAH menambah jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi upah dari
13,8 juta menjadi 15,7 juta pekerja. Sasarannya adalah pekerja non-pemerintah, badan usaha
milik negara, dan badan usaha milik daerah. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 37,7
triliun. Berikut ini data per Juli lalu dari BPJS Ketenagakerjaan.

ghoida rahmah

Badan u:

Jumlah Badan Usaha Jumlah Tenaga Kerja

377.531

ICV______________________88.147 ,
66