Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Selain itu, Mirah mempertanyakan posisi tenaga kerja yang terkena dampak pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan pekerja informal yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Alokasi dana Rp 37,7 triliun untuk 15,7 juta pekerja tidak akan menjangkau semua buruh yang
bergaji di bawah Rp 5 juta.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah total pekerja, baik formal maupun
informal, sekitar 62,9 juta orang. Menurut Mirah, bantuan upah itu sangat kecil dibanding
anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 700 triliun. "Kami sarankan pemerintah
memakai data dari dinas ketenagakerjaan di kabupaten dan kota, serta federasi atau serikat
pekerja, karena mereka orang lapangan," ujarnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta subsidi upah tidak
hanya diberikan kepada buruh yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. "Pakai saja data Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden, atau data
BPJS Kesehatan," kata dia.

Menurut Said, semua pekerja yang terdaftar dan tidak terdaftar di BPJS seharusnya mendapat
subsidi upah yang sama. Semua buruh, kata dia, juga membayar pajak dan mempunyai hak
yang sama sebagaimana diatur dalam konstitusi. Menurut dia, tidak terdaftarnya seorang pekerja
di BPJS Ketenagakerjaan merupakan kesalahan pengusahanya, bukan pekerja itu.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan
pemberian subsidi upah belum akan mendorong konsumsi karena tingkat pengangguran
melonjak sejak pandemi Covid-19. Pemberian bantuan juga sangat mepet dan tidak akan
mendorong kinerja perekonomian pada triwulan IH. Efeknya baru akan terlihat pada triwulan
terakhir 2020.

Menurut Shinta,- pola konsumsi masyarakat Indonesia sangat unik dan butuh momentum,
seperti Ramadan, Lebaran, akhir tahun, dan libur panjang. "Namun, karena pandemi dan tempat
hiburan yang dibatasi operasinya, kemungkinan konsumsi juga tidak akan meningkat drastis,"
ujarnya.
Hal yang terpenting, kata Shinta, pemerintah memperlancar pendistribusian stimulus kepada
pelaku usaha dan masyarakat agar perekonomian bergerak. "Kami juga usul untuk penundaan
pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu industri yang terkena dampak Covid."

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pekerja yang bergaji di bawah 5 juta tapi
tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan ditampung dalam program Kartu Prakerja. Manfaat
yang diterima peserta Kartu Prakerja sama seperti program bantuan gaji, yaitu sebesar Rp 600
ribu untuk empat kali penyaluran atau total Rp 2,4 juta.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir,
memastikan subsidi upah akan ditransfer langsung ke rekening pekerja per dua bulan.
Mekanisme tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penyalurannya.

* LARISSA HUDA | CAESAR AKBAR

caption:

Pelayanan secara daring di kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Menara Mulia, Jakarta, 23 Juni
lalu.

63