Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 60

Indonesia saat ini berada di tepi jurang resesi lantaran pertumbuhan ekonomi pada kuartal II
              tumbuh negatif 5,32 persen. Bila pada kuartal ketiga kinerja ekonomi kembali minus, Indonesia
              akan menyusul negara-negara lain di dunia yang lebih dulu mengalami resesi "Ini hati-hati. Tadi
              di Jawa Barat juga di kuartal II sudah berada di posisi minus 5,9 persen. Ini hati-hati, tetapi saya
              optimiis di kuartal III kita akan lebih baik dari kuartal II. Kita ingin tumbuh positif.

              Tapi, memang ini perlu kerja keras," kata Jokowi.

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sebanyak 3,5 juta dari target 15
              juta pekerja telah mengumpulkan data rekening untuk program subsidi gaji. Senada dengan
              Jokowi, Ida menyebut proses pencairan bisa dimulai pada Agustus ini.

              Ida menjelaskan, kelancaran program subsidi gaji akan sangat bergantung pada data yang akan
              divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dia menegaskan, semakin cepat data itu tersampaikan,
              maka akan semakin cepat pula perputaran ekonomi terjadi.

              Berputarnya  roda  ekonomi  menjadi  salah  satu  tujuan  dari  program  subsidi  gaji.  Pemerintah
              menargetkan akan memberikan subsidi kepada 15.725.232 orang pekerja , dari yang semula
              hanya 13.870496 orang berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran untuk subsidi juga
              naik menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun.

              "Yang paling dibutuhkan sekarang adalah pendataan nomor rekening karena (subsidi) langsung
              kepada  penerima,  jadi  tidak  melalui  siapa-siapa,  tidak  melalui  perusahaan.  Itu  yang  sedang
              dikerja kan teman-teman BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ida.

              Ida mengatakan, alasan memakai data BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber data program
              subsidi gaji adalah demi mengapresiasi para pekerja  yang telah setia menggunakan layanan
              asuransi Ketenagakerjaan itu. Dengan langkah itu, Ida berharap para pekerja semakin menyadari
              dan merasakan pentingnya BP.IS Ketenagakerjaan, juga mendorong ke pesertaan karena data
              menunjukkan kurang dari separuh pekerja menggunakan layanan asuransi tersebut.
              Selain itu, pemakaian data BPJS Ketenagakerjaan agar pemberian bantuan subsidi secara cepat
              dan tepat sasaran karena data tersebut dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan
              valid.

              Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bagi masyarakat yang tidak masuk dalam kategori
              penerima subsidi upah, bisa menggunakan fasilitas kartu prakerja. Program ini juga menawarkan
              nominal bantuan serupa, yakni Rp 24 juta, yang diberikan secara bertahap selama empat bulan.

              "Banyak orang berpendapatan di bawah Rp 5 juta dan tidak terdaftar di BPJS (Ketenagakerjaan),
              ini yang kita tampung dalam kartu prakerja," ujar Sri, kemarin.

              Sri  menjelaskan,  kartu  pra-kerja  juga  bisa  dimanfaatkan  untuk  mereka  yang  terkena  PHK,
              dirumahkan,  dan  bagi  mereka  yang  sedang  mencari  pekerjaan.  Untuk  mendapatkan  insentif
              tersebut, masyarakat harus aktif mendaftar dan mengikuti tahapan penerimaan kartu prakerja.

              Sementara,  kata  Sri,  subsidi  gaji  ditujukan  untuk  pekerja    yang  sudah  terdaftar  di  BPJS
              Ketenagakerjaan. Sri mengatakan, kemungkinan akan ada 13 juta sampai 15 juta pekerja yang
              mendapatkan subsidi gaji. "Itu menurut Kementerian Ketenagakerjaan," kata dia.

              Ekonom  Institute  for  Development  of  Economic  and  Finance  (Indef)  M  Rizal  Taufikurahman
              menilai, tujuan pemerintah untuk menyelamatkan konsumsi rumah tangga melalui subsidi gaji
              bagi  pekerja  tidak  akan  efektif.  Hal  ini  karena  target  penerima  stimulus  yang  kurang
              berkontribusi besar pada konsumsi nasional.




                                                           59
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65