Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

BPJS Ketenagakerjaan, memiliki rekening bank yang aktif. Selanjutnya tidak termasuk dalam
peserta penerima manfaat program Kartu Pekerja, bukan karyawan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), dan bukan pegawai negeri sipil.

Guna memastikan agar program BSU tepat sasaran, pemerintah tetap melakukan validasi ulang
data yang disodorkan BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu penting karena dana yang bakal
digelontorkan kepada karyawan swasta bersumber dari anggaran negara. Karena itu pihak BPJS
Ketenagakerjaan meminta pemberi kerja atau perusahaan ikut proaktif menginformasikan data-
data pekerja secara akurat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah demi kelancaran
pemutakhiran data peserta. Dana yang dianggarkan pemerintah untuk program BSU yang
dijadwalkan mulai cair September nanti sebesar Rp37,74 triliun.

Namun program BSU yang berada di bawah kendali Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
ini mengundang sejumlah pertanyaan. Di antaranya mengapa masyarakat yang sudah bekerja
itu justru yang mendapat bantuan sebesar Rp2,4 juta selama empat bulan? Sejatinya bukankah
mereka memiliki penghasilan? Rupanya pemerintah punya alasan sebagaimana disampaikan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Menurutnya program BSU menyasar kelas
pekerja yang gajinya berkurang atau dipotong pemberi kerja atau perusahaan sebagai dampak
pandemi korona (Covid-19) sehingga perlu dibantu.

Pemerintah meyakini, agar bantuan kepada karyawan swasta cepat tersalurkan dan tepat
sasaran, digunakanlah data BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya data tersebut dinilai paling akurat
dan lengkap meski nantinya tetap divalidasi sebelum digunakan untuk menjamin data tepercaya.
Semula pemerintah menetapkan penerimaan BSU sebanyak 13.870.496 orang, lalu ditingkatkan
menjadi 15.725.232 orang. Anggaran yang akan disalurkan pun melebar dari Rp33,1 triliun
menjadi Rp37,7 triliun.

Penetapan data BPJS Ketenakerjaan untuk menyalurkan subsidi kepada karyawan swasta
sempat mengundang kabar bohong alias hoaks yang berkembang di media sosial. Calon peserta
BSU harus mendaftarkan diri langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa
fotokopi buku tabungan dan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun kabar
menyesatkan itu langsung dibantah pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa usulan penerimaan
bantuan langsung dari pemberi kerja atau perusahaan sehingga semua data terjamin
keakuratannya dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kini timbul pertanyaan, bagaimana nasib pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan?
Diakui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, penyaluran bantuan kepada karyawan
swasta yang bukan peserta BPJS Ketenakerjaan adalah sebuah tantangan tersendiri. Namun
mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak terlalu khawatir, sebab pemerintah telah
meluncurkan beragam program bantu sosial (bansos) yang bisa diakses masyarakat. Pemerintah
mengklaim dari berbagai rupa dan jenis program bansos, setidaknya terdapat 60 juta hingga 70
juta masyarakat yang masuk kategori kelompok penerima.

Langkah pemerintah yang "menyuntik" karyawan swasta bergaji di bawah Rp5 juta sebulan ini
patut diapresiasi. Dalam pelaksanaannya kita berharap hal ini dapat berjalan baik tanpa menemui
kendala berarti. Apalagi program ini juga mendapat sambutan hangat dari Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI). Mereka berpesan agar program BSU mendapat pengawasan ketat
sehingga bisa tepat sasaran. Permintaan KSPI ini diamini pemerintah bahwa pelakasanaan
pengawasan program tersebut mendapat pendampingan dari pihak kepolisian, Kejaksaan Agung,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ya, jangan buka celah terjadinya
penyelewengan. (ras).

55