Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Judul Karyawan Swasta Disuntik Rp 37,74 T
Nama Media sindonews.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/130382/16/karyawan-swasta-
disuntik-rp-3774-t-1597154923
Jurnalis KORAN SINDO
Tanggal 2020-08-12 06:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

sebanyak 3,5 juta rekening pekerja telah didaftarkan guna mendapatkan bantuan per bulan
sebesar Rp600.000 selama empat bulan. Pemerintah telah menetapkan sebanyak 15.725.232
pekerja yang akan mendapatkan bantuan tunai langsung mulai dari September hingga Desember
2020. Program yang dimaksudkan untuk mendorong perputaran pertumbuhan ekonomi nasional
ini akan memberikan subsidi kepada karyawan swasta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan. Saat ini pemerintah sedang memfinalisasi skema,
mekanisme, dan kriteria penerima program subsidi gaji atau istilah resminya Bantuan Subsidi
Upah (BSU).

KARYAWAN SWASTA DISUNTIK RP 37,74 T

sebanyak 3,5 juta rekening pekerja telah didaftarkan guna mendapatkan bantuan per bulan
sebesar Rp600.000 selama empat bulan. Pemerintah telah menetapkan sebanyak 15.725.232
pekerja yang akan mendapatkan bantuan tunai langsung mulai dari September hingga Desember
2020. Program yang dimaksudkan untuk mendorong perputaran pertumbuhan ekonomi nasional
ini akan memberikan subsidi kepada karyawan swasta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan. Saat ini pemerintah sedang memfinalisasi skema,
mekanisme, dan kriteria penerima program subsidi gaji atau istilah resminya Bantuan Subsidi
Upah (BSU).

Untuk mengikuti program BSU, pemerintah menetapkan sejumlah syarat mulai dari nomor induk
kependudukan sebagai warga negara Indonesia, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga
kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2020, peserta membayar iuran
dengan besaran dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sebagaimana dilaporkan kepada
BPJS Ketenagakerjaan, memiliki rekening bank yang aktif. Selanjutnya tidak termasuk dalam
peserta penerima manfaat program Kartu Pekerja, bukan karyawan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), dan bukan pegawai negeri sipil.

Guna memastikan agar program BSU tepat sasaran, pemerintah tetap melakukan validasi ulang
data yang disodorkan BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu penting karena dana yang bakal
digelontorkan kepada karyawan swasta bersumber dari anggaran negara. Karena itu pihak BPJS
Ketenagakerjaan meminta pemberi kerja atau perusahaan ikut proaktif menginformasikan data-
data pekerja secara akurat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah demi kelancaran

53