Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 55

pemutakhiran  data  peserta.  Dana  yang  dianggarkan  pemerintah  untuk  program  BSU  yang
              dijadwalkan mulai cair September nanti sebesar Rp37,74 triliun.
              Namun program BSU yang berada di bawah kendali Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
              ini mengundang sejumlah pertanyaan. Di antaranya mengapa masyarakat yang sudah bekerja
              itu justru yang mendapat bantuan sebesar Rp2,4 juta selama empat bulan? Sejatinya bukankah
              mereka  memiliki  penghasilan?  Rupanya  pemerintah  punya  alasan  sebagaimana  disampaikan
              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Menurutnya program BSU menyasar kelas
              pekerja yang gajinya berkurang atau dipotong pemberi kerja atau perusahaan sebagai dampak
              pandemi korona (Covid-19) sehingga perlu dibantu.

              Pemerintah  meyakini,  agar  bantuan  kepada  karyawan  swasta  cepat  tersalurkan  dan  tepat
              sasaran, digunakanlah data BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya data tersebut dinilai paling akurat
              dan lengkap meski nantinya tetap divalidasi sebelum digunakan untuk menjamin data tepercaya.
              Semula pemerintah menetapkan penerimaan BSU sebanyak 13.870.496 orang, lalu ditingkatkan
              menjadi  15.725.232  orang.  Anggaran  yang  akan  disalurkan  pun  melebar  dari  Rp33,1  triliun
              menjadi Rp37,7 triliun. Penetapan data BPJS Ketenakerjaan untuk menyalurkan subsidi kepada
              karyawan swasta sempat mengundang kabar bohong alias hoaks yang berkembang di media
              sosial. Calon peserta BSU harus mendaftarkan diri langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan
              dengan  membawa  fotokopi  buku  tabungan  dan  kartu  kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan.
              Namun kabar menyesatkan itu langsung dibantah pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa usulan
              penerimaan  bantuan  langsung  dari  pemberi  kerja  atau  perusahaan  sehingga  semua  data
              terjamin keakuratannya dan bisa dipertanggungjawabkan.
              Kini timbul pertanyaan, bagaimana nasib pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan?
              Diakui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, penyaluran bantuan kepada karyawan
              swasta yang bukan peserta BPJS Ketenakerjaan adalah sebuah tantangan tersendiri. Namun
              mantan  Direktur  Pelaksana  Bank  Dunia  itu  tidak  terlalu  khawatir,  sebab  pemerintah  telah
              meluncurkan beragam program bantu sosial (bansos) yang bisa diakses masyarakat. Pemerintah
              mengklaim dari berbagai rupa dan jenis program bansos, setidaknya terdapat 60 juta hingga 70
              juta masyarakat yang masuk kategori kelompok penerima.

              Langkah pemerintah yang "menyuntik" karyawan swasta bergaji di bawah Rp5 juta sebulan ini
              patut diapresiasi. Dalam pelaksanaannya kita berharap hal ini dapat berjalan baik tanpa menemui
              kendala berarti. Apalagi program ini juga mendapat sambutan hangat dari Konfederasi Serikat
              Pekerja  Indonesia  (KSPI).  Mereka  berpesan  agar  program  BSU  mendapat  pengawasan ketat
              sehingga  bisa  tepat  sasaran.  Permintaan  KSPI  ini  diamini  pemerintah  bahwa  pelakasanaan
              pengawasan program tersebut mendapat pendampingan dari pihak kepolisian, Kejaksaan Agung,
              Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  serta  Badan
              Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP).  Ya,  jangan  buka  celah  terjadinya
              penyelewengan.

              sebanyak  3,5  juta  rekening  pekerja  telah didaftarkan  guna  mendapatkan  bantuan  per  bulan
              sebesar Rp600.000 selama empat bulan. Pemerintah telah menetapkan sebanyak 15.725.232
              pekerja yang akan mendapatkan bantuan tunai langsung mulai dari September hingga Desember
              2020. Program yang dimaksudkan untuk mendorong perputaran pertumbuhan ekonomi nasional
              ini akan memberikan subsidi kepada karyawan swasta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
              dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan. Saat ini pemerintah sedang memfinalisasi skema,
              mekanisme, dan kriteria penerima program subsidi gaji atau istilah resminya Bantuan Subsidi
              Upah (BSU).

              Untuk mengikuti program BSU, pemerintah menetapkan sejumlah syarat mulai dari nomor induk
              kependudukan sebagai warga negara Indonesia, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga
              kerja  yang  masih  aktif  di  BPJS  Ketenagakerjaan  hingga  Juni  2020,  peserta  membayar  iuran
              dengan besaran dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sebagaimana dilaporkan kepada
                                                           54
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60