Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

mendaftar secara mandiri. Melainkan, sudah otomatis tercatat secara kolektif oleh perusahaan
tempat bekerja.
Dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu, telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS
Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Ini berarti BPJS
Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data penerima manfaat yang
diberikan kepada pekerja atau buruh.

"Saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan
valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat, dan
tepat sasaran," imbuh Menaker.

Untuk itu, Ida menyebutkan pekerja atau buruh yang mendapat insentif harus memenuhi seluruh
persyaratan, sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Kependudukan.

2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS
Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.

3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

4. Pekerja atau buruh penerima upah.

5. Memiliki rekening bank yang aktif.

6. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu prakerja.

7. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan
Juni 2020.

Proses penyaluran subsidi gaji ini nantinya disalurkan melalui oleh Bank-Bank BUMN yang
terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

"Ekspektasi publik sangat luar biasa karena program subsidi upah ini harus benar-benar diterima
oleh pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan, dan dibayarkan pada nomor rekening atas
nama penerima bantuan pemerintah subsidi upah," Ida menjelaskan.

" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 Hingga saat ini,
tercatat 208 ribu rekening pekerja siap ditransfer. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati. "Kita sudah kumpulkan lebih dari 208 ribu nomor rekening dan pekerja
yang di bawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah memang mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan untuk
pemberian insentif tersebut. Sebab, proses penyalurannya akan lebih rumit jika pemerintah
harus mencari data di luar itu "Kalau kita tidak punya nama dan alamat ini, atau bahkan nomor
akunnya akan sulit bagi pemerintah untuk membantu mereka. Nanti yang akan terjadi pasti akan
terjadi banyak sekali kekisruhan," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin memaparkan
alasannya baru menurunkan insentif berupa subsidi gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah
Rp 5 juta per bulan, dikarenakan segmen tersebut unik.

"Dari Pemerintah melihat ada segmen yang kosong justru di segmen itu unik. Karena masih
bekerja tapi tidak di-PHK. Kondisi perusahaannya buruk, mereka dirumahkan atau gaji yang
dipotong. Jadi segmen ini diberikan untuk melengkapi dari bantuan-bantuan sosial yang

82