Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

"Kalau saya diskusi dengan menteri negara maju, mereka biasanya mengatakan, saya lakukan
transfer langsung by name by account number karena mereka sudah ada data. Di republik ini,
kadang-kadang by name NIK-nya mungkin pun ada atau tidak ada, kemudian by address
kemungkinan tidak di address permanen. Dan kalau bicara account number, it's a different
thing ," pungkas dia.

Pemerintah akhirnya juga menyepakati untuk memberikan subsidi atau insentif gaji Rp 2,4 juta
atau Rp 600 ribu per bulan kepada pegawai pemerintah non PNS alias honorer.

Insentif yang berlaku mulai September hingga Desember 2020 ini bertujuan untuk pemerataan
manfaat subsidi pemerintah bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta.

"Pada awalnya kami hanya mendesain untuk 13 sekian juta. Sekarang kita perluas menjadi 15,7
juta lebih. Itu karena kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman pegawai
pemerintah non PNS, jadi dia tidak menerima gaji ke-13 sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan,"
kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa 11 Agustus 2020.
Menurutnya, honorer berhak untuk mendapatkan subsidi gaji dari pemerintah. Sebab, mereka
bukan termasuk PNS, sekaligus mereka gajinya di bawah Rp 5 juta. Oleh karena itulah alasan
penerima manfaat itu ditingkatkan dari semula 13.870.496 orang menjadi 15.725.232 orang.

"Kebanyakan mereka upahnya UMP (upah minimum provinsi), ini juga akan kami beri
kesempatan. Jadi kami perluas, kalau awalnya 13 juta lebih, sekarang menjadi 15 juta karena
kami ingin memperluas manfaatnya," jelasnya.

Maka anggaran bantuan pemerintah subsidi atau insentif upah ini mengalami peningkatan
menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun.

Demikian, Ida menambahkan alasan Pemerintah menambah jumlah penerima manfaat dan
meningkatkan anggaran tersebut, agar kelompok masyarakat yang lain juga dapat menerima
manfaat yang serupa dalam konteks yang berbeda, salah satunya honorer.

"Saya kira bagaimana sebisanya semua masyarakat bisa merasakan manfaat, sementara yang
harus dibantu itu banyak tidak bertumpu pada satu dua orang, jadi yang sudah mendapatkan
kartu prakerja berikan kesempatan lain kepada yang lainnya agar pemerataan bisa kita
dapatkan," pungkasnya.

Pemerintah telah mengeluarkan anggaran Rp 37,7 triliun untuk menyalurkan subsidi gaji sebesar
Rp 2,4 juta kepada pekerja formal yang memiliki upah Rp 5 juta per bulan. Total pekerja yang
akan mendapat bantuan tersebut mencapai 15,7 juta orang.

Bantuan subsidi gaji tersebut akan diberikan dalam dua tahap pada kuartal III dan IV 2020.
Adapun besaran insentif yang diberikan yakni Rp 1,2 juta pada masing-masing tahap.
Dalam eksekusinya, pembayaran subsidi gaji itu akan dibantu oleh BPJS Ketenagakerjaan atau
BP Jamsostek. BPJS Ketenagakerjaan akan mendata nomor rekening seluruh pekerja bergaji Rp
5 juta per bulan yang telah menjadi anggotanya.

"Saat ini BP Jamsostek dalam proses mengumpulkan data nomor rekening peserta yang
memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruh Indonesia," kata Deputi Direktur
Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja kepada
Liputan6.com , Selasa 11 Agustus 2020.
Pria yang akrab disapa Utoh ini menyampaikan, pekerja calon penerima bantuan juga bisa ikut
berpartisipasi mendaftarkan dirinya.

84