Page 238 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021

Judul Diskriminasi, Buruh Depok protes kebijakan baru penyaluran BSU
Kemenaker
Nama Media rri.co.id
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://rri.co.id/jakarta/seputar-kota/1139355/diskriminasi-buruh-
depok-protes-kebijakan-baru-penyaluran-bsu-kemenaker
Jurnalis Rido Lingga, S.Kom
Tanggal 2021-08-05 12:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Wido Pratikno (Ketua KSPI Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Ngga adil ini
kebijakan ini untuk buruh Kota Depok, karena upah buruh Depok rata-rata Rp4,3 juta. Mereka
ngga dapat BSU jadinya. Padahal tahun lalu, batasan upah minimum UMP/UMK yang boleh
mendapat subsidi adalah Rp5 juta

neutral - Wido Pratikno (Ketua KSPI Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Yang ngga
mungkin sama kebutuhan hidup Kabupaten/Kota di Jabodetabek dengan kebutuhan hidup
Kabupaten/Kota diluar Jabodetabek dengan UMP/UMK di bawah Rp3,5 juta

neutral - Wido Pratikno (Ketua KSPI Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Karena apa? Biaya
hidup dimasa pandemi dan PPKM ini tinggi di Jabodetabek. Buruh yang berdampak Pandemi
yang kebutuhan hidupnya tinggi malah tidak mendapat subsidi upah

Ringkasan

Serikat Buruh di Kota Depok menilai kebijakan pemerintah tidak adil, karena membatasi hanya
buruh dengan UMP/UMK Rp3,5 juta kebawah yang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dampak dari kebijakan ini, puluhan ribu buruh di Kota Depok terancam tidak menerima subsidi
ini dari pemerintah. "Ngga adil ini kebijakan ini untuk buruh Kota Depok, karena upah buruh
Depok rata-rata Rp4,3 juta. Mereka ngga dapat BSU jadinya. Padahal tahun lalu, batasan upah
minimum UMP/UMK yang boleh mendapat subsidi adalah Rp5 juta," ucap Ketua KSPI Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok Wido Pratikno, kepada RRI, Kamis
(5/8/2021).

237