Page 239 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021

DISKRIMINASI, BURUH DEPOK PROTES KEBIJAKAN BARU PENYALURAN BSU
KEMENAKER
Depok: Serikat Buruh di Kota Depok menilai kebijakan pemerintah tidak adil, karena membatasi
hanya buruh dengan UMP/UMK Rp3,5 juta kebawah yang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU). Dampak dari kebijakan ini, puluhan ribu buruh di Kota Depok terancam tidak menerima
subsidi ini dari pemerintah.

"Ngga adil ini kebijakan ini untuk buruh Kota Depok, karena upah buruh Depok rata-rata Rp4,3
juta. Mereka ngga dapat BSU jadinya. Padahal tahun lalu, batasan upah minimum UMP/UMK
yang boleh mendapat subsidi adalah Rp5 juta," ucap Ketua KSPI Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) Kota Depok Wido Pratikno, kepada RRI, Kamis (5/8/2021).

Wido menjelaskan bahwa tolak ukur UMP/UMK suatu daerah adalah ditentukan oleh kebutuhan
hidup di masing-masing Kabupaten/Kota. Tentu saja, ujar Wido, UMK di Jabotabek, termasuk
Depok berada di atas Rp4 juta rupiah, karena memang hasil survey pasar kebutuhan hidupnya
tinggi, dibandingkan dengan kebutuhan hidup Kabupaten/Kota yang ada di luar Jabotabek.

"Yang ngga mungkin sama kebutuhan hidup Kabupaten/Kota di Jabodetabek dengan kebutuhan
hidup Kabupaten/Kota diluar Jabodetabek dengan UMP/UMK di bawah Rp3,5 juta," jelas Wido.

Wido berharap karena buruh Depok tidak mendapatkan subsidi BSU itu, ada kebijakan dari
pemerintah agar mereka tetap bisa mendapatkan bantuan.

"Karena apa? Biaya hidup dimasa pandemi dan PPKM ini tinggi di Jabodetabek. Buruh yang
berdampak Pandemi yang kebutuhan hidupnya tinggi malah tidak mendapat subsidi upah," ketus
Wido.

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan terdapat tiga perbedaan
antara skema bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahun 2021 dengan tahun 2020 bagi pekerja.
Yaitu batasan gaji/upah, wilayah, serta sektor pekerjaan yang terdampak.

Pada batas upah, tahun ini pekerja/buruh yang berhak mendapatkan BSU harus mempunyai
gaji/upah paling banyak sebesar Rp3.5 juta. Pada batasan wilayah, pekerja/buruh yang berhak
mendapatkan BSU, yaitu pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4.

Selanjutnya, pada sektor kerja, tahun 2021 ini yang diutamakan mendapat BSU adalah
pekerja/buruh yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri,
properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan. (RL).

238