Page 316 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021

Dalam hal ini, GSBI turut menyerukan sejumlah tuntutan terkait kebijakan di masa pandemi
Covid-19 sebagai berikut:
Segera hentikan penerapan PPKM darurat yang tidak adil dan demokratis, serta telah merampas
hak dan merugikan klas buruh, kaum tani, dan rakyat lainnya baik di perkotaan dan pedesaan.

Pemerintah harus segera memberikan jaminan kerja, kenaikan upah, jaminan kebutuhan
pangan, sosial dan perawatan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dalam masa
pandemi.

Pemerintah Indonesia harus menjamin program vaksinasi yang berkualitas, gratis dan mudah
dikases bagi seluruh rakyat, utamanya klas buruh dan kaum tani. Secara khusus memastikan
vaksinasi berkualitas bagi buruh menjadi tanggung jawab perusahaan.

Pemerintah harus segera mengubah penanganan pandemic Covid-19 dengan pendekatan yang
lebih humanis, demokratis, dan ilmiah, seperti “Gerakan Mencuci Tangan” dengan kreasi dan
inovasi yang menarik dan dialogis.

Hentikan PHK dan berbagai sistem kerja yang merampas kesempatan kerja dan upah klas buruh.

Berikan bantuan kebutuhan produksi yang memadai bagi kaum tani miskin di pedesaan baik
bantuan biaya produksi, biaya pangan dan kesehatan, alat pertanian, pupuk, bibit, obat-obatan
pertanian, dan perlindungan harga komoditas pertanian.

Penuhi kebutahan hidup rakyat selama PPKM Darurat dan jamin penghentian sementara segala
tanggungan kredit (perumahan, kredit usaha dll) sampai terselesainya penanganan Covid 19.
Bebasakan pembayaran listrik dan air selama penanganan Covid 19.

Pemerintah RI harus memastikan perlindungan hak atas kesehatan dan hak-hak dalam kerja
bagi semua buruh dan klas pekerja. Hal ini termasuk memaksa pengusaha melaksanakan
protokol kesehatan ketat, menyediakan APD memadai, dan pembayaran upah tanpa
pemotongan dengan alasan apa pun selama pandemi Covid-19 berlangsung termasuk
menyediakan tempat khusus bagi para buruh yang harus menjalani Isolasi Mandiri dengan
pemantauan tenaga medis.

Pemerintah RI harus mengontrol (mengawasi) dan memberikan sanksi tegas pada perusahaan-
perusahaan yang melakukan penyelewengan dan pelanggaran PPKM Darurat dengan
mewajibkan pekerjanya terus bekerja tanpa APD, tanpa fasilitas kesehatan, dan memaksa
mereka bertanggung jawabsendiri termasuk pemotongan upah buruh dan lain-lainnya.

Berikan jaminan dan fasilitas bagi tenaga kesehatan dan keluarganya termasuk bagi relawan.

Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Pembangunan Industrialiasi Nasional. Wujudkan
Indonesia yang berdaulat merdeka penuh yang bebas dari dominasi dan cengkraman kapitalis
monopoli asing (imperialisme), feodalisme dan birokrat yang korup.

315