Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 154
Judul Perlu Sosialisasi Masih UU Ciptaker
Nama Media Investor Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-10-12 04:07:00
Ukuran 383x127mmk
Warna Warna
AD Value Rp 80.430.000
News Value Rp 241.290.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Setelah lama didera kekacauan hukum, Indonesia kini memiliki sebuah undang-undang yang
memberikan kepastian hukum. Sebanyak 76 UU yang saling bertentangan kini dirapikan lewat
RUU Cipta Kerja (Ciptaker).
RUU Ciptaker adalah omnibus law pertama di Indonesia. Disebut omnibus law karena RUU ini
mencakup berbagai bidang dengan menggabungkan pasal-pasal yang diambil dari pelbagai
bidang. RUU Ciptaker terdiri atas 15 bab, 174 pasal, dan 905 halaman. RUU biasanya hanya
sekitar 55 halaman.
PERLU SOSIALISASI MASIH UU CIPTAKER
Setelah lama didera kekacauan hukum, Indonesia kini memiliki sebuah undang-undang yang
memberikan kepastian hukum. Sebanyak 76 UU yang saling bertentangan kini dirapikan lewat
RUU Cipta Kerja (Ciptaker).
RUU Ciptaker adalah omnibus law pertama di Indonesia. Disebut omnibus law karena RUU ini
mencakup berbagai bidang dengan menggabungkan pasal-pasal yang diambil dari pelbagai
bidang. RUU Ciptaker terdiri atas 15 bab, 174 pasal, dan 905 halaman. RUU biasanya hanya
sekitar 55 halaman.
Sangat tebal karena RUU Ciptaker mencakup sembilan klaster, yakni klaster ketenagakerjaan,
penyederhanaan perizinan berusaha, peningkatan ekosistem investasi, investasi pemerintahan
dan kemudahan proyek strategis nasional, kawasan ekonomi dan pengadaan lahan, perpajakan,
administrasi pemerintahan, UMKM dan koperasi, dan riset dan isolasi serta kemudahan berusaha.
Pengaturan sembilan klaster dalam omnibus law ini dimaksudkan untuk menarik minat investasi
dan membuka lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia.
Disebut omnibus law karena RUU ini mengambil pasal-pasal bermasalah dari 76 UU untuk ditata
ulang. Pasal-pasal lain yang tidak diatur ulang dalam RUU Ciptaker tidak dibatalkan. Ke-76 UU
tetap berlaku. Namun, pasal yang diambil dan diatur ulang di omnibus law otomatis dihapus di
UU lama.
153
