Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Sekitar 74 juta atau 56,5% pekerja Indonesia ada di sektor informal. Umumnya, pekerja informal
tidak mempunyai pendapatan tetap dan perlindungan sosial yang memadai selain BPJS
Kesehatan. Pekerja di sektor formal hanya 43,5 juta atau 43,5%.

Untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik, sektor formal harus diperbesar dan itu hanya
mungkin lewat investasi. Indonesia membutuhkan masuknya investasi besar di berbagai bidang,
khususnya industri dasar, industri barang modal, dan tujuh sektor yang telah ditetapkan
pemerintah.

Ketujuh sektor itu adalah sekor makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, elektronik,
otomotif, petrokimia, farmasi, dan alat kesehatan. lima sektor pertama sudah disebutkan saat
Indonesia mencanangkan Making Indonesia Industry 4.0. Sedang dua sektor terakhir
ditambahkan setelah Indonesia dihajar pandemi Covid-19.

UU Ciptaker tidak hanya mengatur investasi dan ketenagakerjaan, melainkan juga kawasan
industri, UMKM, dan koperasi. UU ini juga mengantisipasi perkembangan industri 4.0yang
berdampak pada pengurangan tenaga kerja manusia.

Memasuki era digitalisasi dan ar-tificial intelligence, Indonesia harus meningkatkan kualitas
manusia. UU Ciptaker mengatur juga tentang riset dan investasi, pendidikan di Kawasan Ekonomi
Khusus guna memacu investasi sekaligus mempersiapkan generasi emas.
UU Ciptaker ditentang oleh mereka yang tidak puas terhadap pemerintah dan yang takut
kehilangan kenikmatan. Dengan menerapkan sistem online pada semua proses perizinan dan
persetujuan, ruang korupsi dan kolusi tak ada lagi.

Namun, pemerintah diharapkan segera mempercepat penerbitan peraturan pelaksanaan UU
Ciptaker, yakni peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), dan SK Menteri teknis.
Ada 35 PP dan 5 Perpres yang akan diselesaikan dalam waktu paling lama tiga bulan. Diharapkan,
awal tahun depan, omnibus law pertama ini sudah bisa diimplementasi.
Dalam beberapa bulan ke depan, sosialisasi masif perlu dilakukan agar UU Ciptaker bisa

dipahami. Tanpa sosialisasi sistematis dan masif, UU yang sudah dibuat dengan susah payah ini
akan terus-menerus menjadi objek hoaks.1

Dalam beberapa bulan ke depan, sosialisasi masif perlu dilakukan agar UU Ciptaker bisa
dipahami.

155