Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 241
Hal itu terkait dengan upah, kesejahteraan, jaminan sosial dan hak-hak lainnya yang secara
umum diatur dalam UU maupun yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
Dalam sistem outsourcing ada 2 hal yang perlu dipahami, yaitu adanya hubungan bisnis antara
perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan outsourcing dan hubungan kerja antara
perusahaan outsourcing dengan pekerjanya.
"UU Cipta Kerja juga mengadopsi hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan
ketentuan alih daya ini," ujar Ida.
Bahwa bagi pekerja outsourcing yang berstatus kontrak/PKWT, dalam perjanjian kerjanya
tersebut harus dimuat syarat pengalihan perlindungan hak0hak bagi pekerja apabila terjadi
pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada.
Hal ini dimaksudkan untuk adanya kelangsungan kerja yang pasti dan proporsional.
"UU Cipta Kerja juga menegaskan dan menjamin adanya pengawasan terhadap eksistensi
perusahaan alih daya, yaitu melalui kanal perizinan yang terintegrasi," pungkasnya. (OL-2).
240
