Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 243
Menurutnya, MK tidak dapat menguji Undang-Undang (UU) Omnibus Law karena mereka telah
menerima 'sogok'dari DPR dan pemerintah. Dia mengungkapkan, suap tersebut berbentuk
perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi.
Dia menilai, kondisi tersebut telah membentuk benturan kepentingan. Direktur Pusat Studi
Konstitusi (PusaKo) Universitas Andalas Padang ini mengatakan, ini mengingat para hakim
konstitusi menerima sesuatu dari pihak-pihak yang berperkara.
Dia mengatakan, sikap Jokowi yang meminta dukungan kepada MK guna memperlancar
Omnibus Law semakin memperkuat adanya konflik kepentingan tersebut. Dia menjelaskan, tidak
semestinya pihak yang berperkara bertemu dengan hakim lalu mengutarakan permohonan
tertentu.
Dia menegaskan bahwa sikap permintaan dukungan dari MK tersebut merupakan tindakan yang
tidak etis untuk dilakukan. Dia mengatakan, langkah tersebut merupakan tindakan tercela yang
tidak semestinya diperbuat presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945. "Jika terdapat konflik
kepentingan hakim tidak boleh menyidangkan perkara. Begitu etikanya dalam Banglore principals
dan etika hakim konstitus," kata Feri lagi.
Sebelumnya, Jokowi sempat meminta dukungan MK terkait pengajuan Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja dan Perpajakan. Hal itu disampaikan dalam acara "Penyampaian Laporan
Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019" yang digelar pada Selasa, 28 Januari lalu.
Kegiatan itu dihadiri Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, para hakim MK Enny
Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Wahiddudin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P Foekh,
Saldi Isra, Suhartono; Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali serta
para pejabat terkait lainnya.
"Pada kesempatan ini saya mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk bersama-sama
dengan pemerintah berada dalam satu visi besar untuk menciptakan hukum yang fleksibel,
sederhana, kompetitif dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita," kata Jokowi.
Seperti diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ciptaker
menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna Masa Sidang IV tahun
sidang 2020-2021 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10) sore.
242
