Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

positive - Arif Satria (None) FRI menghimbau kepada para pimpinan perguruan tinggi dan civitas
akademika untuk selalu menjaga kondusivitas kampus agar kegiatan akademik dan
pembelajaran dapat berjalan dengan baik, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini

positive - Arif Satria (None) Pada prinsipnya FRI memandang bahwa aksi unjuk rasa untuk
menyalurkan aspirasi adalah hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang tetapi
tetap harus mematuhi ketentuan yang berlaku

positive - Arif Satria (None) FRI akan memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR RI
setelah mencermati dan menyisir UU Cipta Kerja versi final, khususnya hal-hal krusial yang
menjadi perhatian masyarakat sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah solusi
alternatif yang dimungkinkan-secara hukum

Ringkasan

GELOMBANG demo menolak UU Cipta Kerja menyeruak di mana-mana. UU yang baru disahkan
DPR pada Senin (5/10) itu dinilai tidak berpihak kepada buruh. Padahal, jika dibaca pasal per
pasal, UU ini justru bertujuan melindungi buruh.

Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Tadjuddin Noer Effendi
mengatakan gagasan awal penyusunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja justru ditujukan untuk
menangkal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi muncul menghadapi
revolusi industri 4.0.

JUSTRU TANGKAL GELOMBANG PHK

GELOMBANG demo menolak UU Cipta Kerja menyeruak di mana-mana. UU yang baru disahkan
DPR pada Senin (5/10) itu dinilai tidak berpihak kepada buruh. Padahal, jika dibaca pasal per
pasal, UU ini justru bertujuan melindungi buruh.

Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Tadjuddin Noer Effendi
mengatakan gagasan awal penyusunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja justru ditujukan untuk
menangkal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi muncul menghadapi
revolusi industri 4.0.

"Saat itu dikhawatirkan terjadi gelombang PHK karena banyak tenaga kerja kita belum punya
literasi teknologi informasi (IT) dan digital," kata Tadjuddin saat dihubungi di Yogyakarta, Minggu

Tadjuddin yang mengaku telah terlibat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja sejak 2018
mengatakan bahwa respons terhadap gelombang PHK memang diperlukan karena memasuki
revolusi industri 4.0 berbagai pekerjaan di perusahaan bisa tergantikan dengan teknologi

Namun demikian, lanjut Tadjuddin, di tengah proses penyusunan RUU tersebut, pandemi COVID-
19 melanda Tanah Air.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi merosot drastis hingga minus dan gelombang PHK justru
muncul lebih awal mendahului prediksi sebelumnya.

Demi membantu para buruh atau pekerja yang kena PHK maupun dirumahkan menghadapi
situasi itu, menurut dia, pemerintah kemudian membuat program bantuan langsung tunai (BLT)
subsidi gaji hingga kartu prakerja.

25