Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Jangan sampai, kata dia, upaya pemusatan perizinan itu justru menjadi ladang basah di
pemerintah pusat, sehingga KPK, Kejaksaan, dan Ombudsman harus mencegah hal tersebut
terjadi. "Ini di pusatnya harus bener, jangan sampai kena korupsi lagi. Ini peran KPK, Kejaksaan,
dan Ombudsman. Ombudsman harus bisa memberikan masukan ke Presiden Jokowi soal
penerapan aturan ini," katanya.

Jaga Kampus dari COVID

Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Arif Satria mengajak kampus menjaga kondusivitas civitas
akademika agar aman dari COVID-19 seiring banyaknya mahasiswa yang melakukan unjuk rasa
menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"FRI menghimbau kepada para pimpinan perguruan tinggi dan civitas akademika untuk selalu
menjaga kondusivitas kampus agar kegiatan akademik dan pembelajaran dapat berjalan dengan
baik, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini," kata Arif dalam siaran pers yang diterima di
Jakarta,. Sabtu.
Rektor IPB University juga mengajak para akademisi dan mahasiswa untuk selalu peduli dengan
persoalan bangsa dengan senantiasa mengedepankan gerakan intelektual berdasarkan

akal sehat, pemahaman yang utuh dan kajian kritis-objektif.

FRI, kata dia, berharap proses pengesahan UU Cipta Kerja yang menimbulkan gejolak dapat
menjadi bahan pelajaran bahwa setiap pihak harus memperkuat modal sosial berupa rasa saling
percaya seluruh komponen bangsa.

Terkait aksi protes UU Cipta Kerja, Arif menyayangkan adanya sebagian aksi unjuk rasa yang
anarkis sehingga mengganggu ketertiban masyarakat dan merusak fasilitas umum.

"Pada prinsipnya FRI memandang bahwa aksi unjuk rasa untuk menyalurkan aspirasi adalah hak
setiap warga negara yang dilindungi undang-undang tetapi tetap harus mematuhi ketentuan
yang berlaku," kata dia.

FRI, kata Rektor IPB University memandang perbedaan pendapat dalam era demokrasi adalah
hal yang biasa. Selanjutnya, terkait perbedaan pendapat

dalam merespon UU Cipta Kerja diharapkan dapat diselesaikan melalui saluran-saluran yang
konstitusional.

Dia juga mengimbau semua pihak yang berbeda pendapat agar dapat menahan diri dan
mengedepankan dialog secara jernih untuk mendapatkan solusi.

Bagi pemerintah dan DPR, kata dia, agar selalu membuka diri untuk menampung aspirasi dan
masukan-masukan kritis dari berbagai pihakyang sama-sama bergerak atas dasar rasa cinta
kepada bangsa Indonesia.

"FRI akan memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR RI setelah mencermati dan
menyisir UU Cipta Kerja versi final, khususnya hal-hal krusial yang menjadi perhatian masyarakat
sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah solusi alternatif yang dimungkinkan-
secara hukum," kata dia. (nas/ant/cok)

27