Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul Justru Tangkal Gelombang PHK
Nama Media Indopos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis Cok
Tanggal 2020-10-12 06:13:00
Ukuran 308x258mmk
Warna Warna
AD Value Rp 187.572.000

News Value Rp 1.875.720.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Tadjuddin Noer Effendi (Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada) Saat itu
dikhawatirkan terjadi gelombang PHK karena banyak tenaga kerja kita belum punya literasi
teknologi informasi (IT) dan digital

neutral - Tadjuddin Noer Effendi (Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM) Tapi
tentu ini tidak bisa lama, kalau diteruskan seperti itu keuangan negara kita akan habis

neutral - Tadjuddin Noer Effendi (Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada) Padahal
untuk menciptakan peluang kerja, pertumbuhan ekonomi harus di atas 5 persen. Kalau
pertumbuhan saitu persen hanya bisa menciptakan 200 ribu peluang kerja per tahun,' dan jika
lima persen maka membuka peluang satu juta per tahun

negative - Tadjuddin Noer Effendi (Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada) Seperti
penghapusan cuti hamil, dan lainnya itu hoaks karena belum ada. Kalau tidak ada tanda tangan
presiden maka itu hoaks. Enggak akan mungkinlah buat UU hanya untuk mencelakakan
warganya

negative - Romli Atmasasmita (pakar hukum dari Universitas Padjadjaran Profesor) Kalau
birokrasi penuh suap ini tidak dibasmi, investasi apa pun tidak akan mau. Presiden Jokowi ke
luar negeri buat cari investor juga bakalan percuma. Karena meja birokrasi yang panjang rentan
maladminis-trasi, korupsi, dan suap

negative - Romli Atmasasmita (pakar hukum dari Universitas Padjadjaran Profesor) Sekarang,
kalau ada proyek pembangunan sedang berjalan, terus tiba tiba ada pejabat atau birokrat
ketangkap. Kan proyeknya berhenti. Padahal, nilai investasinya besar. Proyek itu berhenti cuma
gara-gara segelintir orang korupsi

negative - Romli Atmasasmita (pakar hukum dari Universitas Padjadjaran Profesor) Ini di
pusatnya harus bener, jangan sampai kena korupsi lagi. Ini peran KPK, Kejaksaan, dan
Ombudsman. Ombudsman harus bisa memberikan masukan ke Presiden Jokowi soal penerapan
aturan ini

24